AGAM— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat lima dari total 16 kecamatan di wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih akibat bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan kerusakan jaringan air bersih menjadi penyebab utama krisis air di sejumlah wilayah terdampak. Infrastruktur Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) serta sumber air di hulu sungai dilaporkan rusak akibat terjangan banjir dan longsor.
“Jaringan Pamsimas maupun hulu sungai mengalami kerusakan karena banjir dan longsor,” kata Rahmat Lasmono, Rabu (17/12).
Lima kecamatan yang terdampak krisis air bersih tersebut meliputi Kecamatan Tanjung Raya, Malalak, Ampek Koto, Palembayan, dan Matur. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, Palang Merah Indonesia (PMI) bersama relawan dan unsur terkait lainnya melakukan pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki.
“Air bersih didistribusikan dengan mobil tangki, sementara masyarakat menyiapkan bak penampungan air di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
BPBD menilai perbaikan jaringan air bersih menjadi kebutuhan mendesak agar warga tidak terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan pengadaan pipa air dan perbaikan jaringan yang rusak akibat bencana.
Selain merusak sumber air bersih, banjir bandang dan tanah longsor juga menimbulkan dampak luas di berbagai sektor. BPBD mencatat bencana tersebut mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, 72 orang masih dalam pencarian, serta delapan orang menjalani perawatan medis.
Kerusakan juga terjadi pada sektor permukiman dan fasilitas umum. Tercatat sebanyak 472 rumah mengalami rusak ringan, 290 unit rusak sedang, dan 838 unit rusak berat. Sementara itu, 114 fasilitas pendidikan dan 11 tempat ibadah dilaporkan mengalami kerusakan.
Infrastruktur turut terdampak signifikan, dengan 49 titik jembatan dan 69 titik jalan mengalami kerusakan. Selain itu, lahan pertanian seluas 1.948,23 hektare dilaporkan rusak, yang berpotensi memengaruhi mata pencaharian warga dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan upaya penanganan darurat dan pendataan lanjutan guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.*
