SAROLANGUN – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun berencana menguatkan ulang pendapatan pajak melalui sektor parkir.
Kepala BPPRD Kabupaten Sarolangun Syaifullah mengatakan, bahwa pihaknya berinovasi untuk meningkatkan pendapatan melalui penagihan retribusi parkir yang kini terhenti.
“Kemarin saya berinovasi agar dirumah sakit golden itu membayar pajak parkir. Sudah dipanggil kesini dan sudah ada negosiasi agar orang tersebut membayar pajak parkir yaitu 30 persen dari pada pendapatan,” katanya, Senin (8/11).
Menurutnya dalam negosiasi, pihak rumah sakit berjanji akan menyampaikan hasil rapat kepada pihak management untuk menentukan hasil dari kesepakatan itu.
“Mudah-mudahan mereka menyanggupi itu dan juga kita akan menggali potensi yang kira-kira bisa dicapai akhir tahun,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa selama ini penagihan retribusi atau pajak parkir rumah sakit itu masih terkendala dan kini masi belum dilakukan pemungutan.
Dia mengaku, pihaknya masih mempertanyakan permasalahan tersebut kepihak rumah sakit dan kedepan akan kembali melakukan penagihan.
“Kemarin kan pihak ketiga yang katanya merugi karena alat-alat itu dirusak oleh oknum sehingga merugi,” jelasnya.
Kedepan, melalui Dinas Perhubungan Sarolangun pihaknya akan berpadu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali potensi lain untuk menguatkan pendapatan.
Selain itu, upaya mencapai target pendapatan ini mengalami permasalahan dibagian retribusi sewa aset. Dimana terjadinya polemik pasca penerbitan peraturan kenaikan harga sewa aset.
“Mereka keberatan karena lagi kondisi Covid dan daya beli kurang, mereka masih menunggu lagi keputusan untuk pembayaran,” ungkapnya.
Pihaknya menyarankan, jikalau terjadi keberatan seharusnya pedagang menyampaikan itu melalui prosedur dengan melayangkan surat.
Jangan sampai tidak ada surat yang dilayangkan untuk keberatan sehingga pedagang tidak melakukan pembayaran.
“Kita tetap melakukan penagihan hampir semua pajak itu kita sudah ada petugas penagihan. Cuma tinggal lagi masyarakat itu kesadaran agar jangan sampai kita melakukan tindakan paksa,” tutupnya.(Sanu)
