JAKARTA – Ribuan massa aksi memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), dalam peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65. Aksi damai ini dipimpin Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama sejumlah organisasi rakyat, mahasiswa, buruh, dan komunitas masyarakat sipil.
Sejak pagi, massa berbondong-bondong datang sambil membawa spanduk besar bertuliskan berbagai tuntutan, diantaranya “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan”, “Tanah untuk Rakyat”, serta “Hentikan Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum kepada Petani”.
Di barisan depan, para petani mengangkat hasil panen seperti padi, pisang, pete, dan labu sebagai simbol perjuangan agraria yang mereka suarakan.
Tak hanya itu, kelompok petani singkong juga membawa poster bertuliskan “4 Tuntutan Petani Singkong Indonesia” yang menegaskan desakan mereka kepada pemerintah, yakni penetapan harga minimal Rp1.350 per kilogram singkong, penghentian impor tapioka, penindakan kecurangan pabrik, serta penerbitan payung hukum tata niaga singkong.
“Petani sejahtera, Indonesia jaya!” teriak massa berulang kali dari atas mobil komando yang dipenuhi pengeras suara. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan kelompok tani, mahasiswa, dan aktivis dengan slogan “Landreform, Tanah untuk Rakyat!” menggema di tengah kerumunan.
Tuntutan SPI dan Penutupan Jalan
Koordinator Aksi HTN 2025, Fajar Angga, menyebut aksi ini digelar untuk mendesak pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati. SPI membawa enam tuntutan utama:
- Menyelesaikan konflik agraria dan menghentikan kriminalisasi petani.
- Mengalokasikan tanah perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
- Merevisi Perpres Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023.
- Merevisi sejumlah undang-undang seperti UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta mendorong pengesahan UU Masyarakat Adat.
- Mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai memperlebar ketimpangan agraria dan ketergantungan impor.
- Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani.
Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Indosat dan Jalan MH Thamrin ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, sementara akses ke Jalan Thamrin tetap dibuka. Aparat kepolisian memasang barikade besi dan pembatas jalan oranye, serta mengerahkan kendaraan taktis Brimob untuk menjaga keamanan.
Simbol Perjuangan Petani
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu berlangsung di bawah terik matahari. Banyak peserta menutupi kepala dengan caping, kain, atau bendera organisasi. Meski keringat bercucuran, semangat massa tak surut. Yel-yel dan orasi bergantian membuat suasana semakin hidup.
Menurut Trisno (45), petani asal Depok, hasil panen yang dibawa ke aksi bukan sekadar atribut. “Kami bawa padi dan singkong supaya pemerintah lihat langsung, beginilah hasil kerja keras kami,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Surya (38), petani asal Indramayu. “Kami bawa ke sini sebagai tanda bahwa petani masih bisa memberi makan bangsa,” katanya.
Aksi yang mengusung tema “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati” ini diharapkan menjadi pesan kuat kepada publik dan pemerintah bahwa reforma agraria menyangkut langsung hajat hidup rakyat.
“Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi cara kami menunjukkan bahwa reforma agraria itu soal perut rakyat. Tanah untuk rakyat, bukan untuk perusahaan,” tambah Trisno.
Pengamanan Ketat
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengawal jalannya aksi di kawasan Monas, Istana Negara, serta DPR/MPR RI. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menyampaikan orasi, sementara lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Gambir terpantau padat akibat pengalihan menuju Jalan Haji Agus Salim.*
