by

Ikut Pertemuan Partai, 5 ASN di Tidore Timur Diperiksa Panwas

DimensiNews.co.idTIDORE KEPULAUAN.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Tidore Kepulauan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Senin (16/04) pagi sekira pukul 11.00 WIT hingga pukul 16.30 WIT melakukan pemeriksaan terhadap lima ASN yang diduga terlibat dalam pertemuan internal yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tidore kepulauan yang berlangsung beberapa hari lalu di sekretariat PAC PDI Perjuangan lingkungan Kusubrahi Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur pada Sabtu, 7 April 2018 malam lalu.

Kelima ASN yang diperiksa tersebut dintaranya Lurah Doyado, Lurah Kalaodi ,Lurah Mafutu, Sekertaris Camat Tidore Timur dan salah satu pegawai pada Dinas Sosial Kota Tikep.

Ketua Panwas Kota Tidore Kepulauan Ismail Idris mengatakan bahwa keterlibatan sejumlah ASN itu dikarenakan atas inisiatif mereka masing-masing. “Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, mereka (ASN) hadir dalam kegiatan tersebut karena inisiatif sendiri, dan tadi (Kemarin) kami baru lakukan pemeriksaan terhadap lima ASN diantaranya Lurah Doyado, Lurah Kalaodi ,Lurah Mafutu, Sekertaris Camat Tidore Timur dan salah satu pegawai pada Dinas Sosial Kota Tikep,” ujarnya saat dikonfirmasi usai klarifikasi pada Senin (16/4) sore kemarin.

Tambahnya, saat dilakukan pemeriksaan kelima ASN tersebut, ternyata ada juga oknum ASN lainnya yang turut melibatkan diri dalam pertemuan internal yang dilakukan oleh PAC PDI-P Tidore Timur itu, diantaranya lurah Cobodoe, lurah Jiko Cobo, lurah Dowora dan Kepala Seksi PMD kecamatan Tidore Timur.

“Jadi setelah dilakukan pemeriksaan itu masih ada empat ASN yang akan kami panggil, jadi total ASN yang diduga melakukan pelanggaran itu sebanyak 9 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas sejumlah ASN yang terlibat dalam pertemuan internal di salah satu partai politik itu, pihaknya akan melakukan pengkajian secara internal melalui Gakumdu untuk ditindaklanjuti sebagaiman ketentuan yang berlaku. Dan untuk rentang waktu yang ditentukan, pemeriksaan tersebut hanya berlangsung selama 7 hari, setelah itu jika terbukti bersalah maka langsung direkomendasikan ke pihak Kepolisian.

“Jika kehadiran mereka itu terbukti bersalah dan menguntungkan pihak tertentu maka akan dikenakan sanski minimal penjara 1 bulan dan maksimal 6 bulan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 188 junto pasal 71 yang merupakan pelanggaran pidana,” pungkasnya yang didampingi oleh dua anggota Gakumdu Briggpol. Rifai Adam dan Brigpol. Norman Lisain.

Di akhir kesempatan, Ismail menegaskan bahwa apabila sejumlah oknum ASN itu memenuhi unsur pelanggaran, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk memberikan efek jerah kepada sejumlah ASN tersebut, sehingga dengan begitu dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya. (SS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed