JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan kebijakan layanan gratis Transjakarta dan MRT selama satu minggu ke depan. Langkah ini diambil untuk memudahkan mobilitas warga, sekaligus memberi ruang waktu bagi pemerintah memperbaiki sejumlah halte yang rusak akibat aksi unjuk rasa besar pada Jumat (29/8/2025).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, kebijakan ini berlaku mulai Sabtu (30/8/2025). “Karena memang ada beberapa fasilitas yang harus dibenahi. Perbaikan membutuhkan waktu sekitar satu minggu,” ujar Rano, Sabtu.
Menurutnya, transportasi umum tetap harus bisa diandalkan masyarakat meski sebagian fasilitas Transjakarta terdampak kerusuhan.
“Kemarin sempat ada trayek yang berhenti beroperasi karena tidak bisa masuk ke rute. Sekarang sudah mulai jalan lagi,” jelasnya.
Halte Rusak dan Operasional Terganggu
Aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu menyebabkan sejumlah fasilitas transportasi rusak parah. Salah satunya adalah Halte Polda Metro Jaya yang terbakar hingga mengganggu operasional bus Transjakarta. Beberapa halte lain juga mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Untuk mengatasi dampak tersebut, Pemprov DKI telah mengerahkan petugas kebersihan dan teknisi guna memperbaiki fasilitas publik sekaligus membersihkan sisa-sisa kerusuhan di sejumlah ruas jalan utama.
Layanan Bertahap
Sementara itu, PT Transjakarta memastikan layanan tetap berjalan meski dengan penyesuaian rute. Koridor 11 Pulogebang–Kampung Melayu menjadi salah satu trayek yang kembali diaktifkan.
“Kami terus memantau kondisi di lapangan melalui command center. Rute akan dibuka secara bertahap sesuai perkembangan situasi,” kata Ayu Wardhani, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat beraktivitas, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap transportasi umum pasca-kerusuhan.*
