DimensiNews.co.id JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menilai pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih baik dilakukan oleh Perum Bulog yang telah memiliki sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk “Bantuan Pangan Non Tunai dan Efektivitas Stabilisasi Harga Pangan” yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
“Bulog telah memiliki sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga sebaiknya pelaksanaan program BPNT dilakukan oleh Perum Bulog,” katanya dalam diskusi yang digelar Perum Bulog bersama Forum Wartawan Bulog.
Selain itu, lanjutnya, Bulog selama ini mengemban tugas untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok nasional, mengamankan ketersediaan atau buffer stok pangan dan keterjangkauan pasokan. Sehingga perlu dilakukan penguatan regulasi maupun kebijakan yang terkait dengan tugas Perum Bulog.
“Perlu dilakukan revisi Peraturan Presiden no 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai agar pengadaan dan penyalurannya diserahkan kepada Perum Bulog,” ujarnya.
Senada dengan itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, pergantian program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan beras sejahtera (Rastra) menjadi BPNT berdampak terhadap serapan gabah petani oleh Perum Bulog semakin mengecil.
“(Raskin/Rastra) Diperlukan untuk memproteksi pangan rakyat. Apabila program ini dihilangkan akan berdampak pada 36 juta petani produsen,” katanya.
Winarno menyatakan, meskipun penyerapan Bulog terhadap beras petani sekitar delapan persen dari seluruh produksi nasional 70 juta ton gabah kering giling (GKG). Namun jumlah itu cukup besar dan mampu mengamankan harga beras petani agar tidak jatuh.
Sementara Pengamat pertanian Khudori menyatakan, selama ini Raskin/Rastra selain efektif menjaga harga gabah di tingkat petani, juga terbukit membuat warga miskin mampu memperoleh pangan pokok dengan harga terjangkau.
Dia menegaskan, perubahan drastis kebijakan subsidi pangan dari beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya bernama Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) potensi menjadi “bom waktu” jika pemangku kebijakan tidak segera mencari solusi.
“Tanpa instrumen stabilisasi yang jelas bisa dipastikan harga beras jadi lebih tidak stabil,” ujarnya.
Instabilitas harga beras bakal membuat inflasi terpicu tinggi, yang dampaknya membuat daya beli warga miskin terpukul akhirnya kemiskinan membengkak.
Untuk itu, menurut dia, Cadangan beras pemerintah (CBP) harus ditingkatkan dari 350 ribu ton saat ini menjadi 1,5-2 juta ton. Selain itu mengharuskan rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima BPNT membeli beras bulog di outlet-outlet yang ditunjuk.
Terkait wacana ini, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, pihaknya siap jika pemerintah menugaskan perusahan tersebut untuk melaksanakan program BPNT.
“Bulog siap menyalurkan beras BPNT hingga ke rumah-rumah warga. Kalau Kebijakan BPNT dikembalikan ke Bulog, kami siap,” tegasnya.(Set)
