MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyelenggarakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) Tahun 2022 di ruang pertemuan salahsatu hotel di Kota Madiun dengan kegiatan seminar pencegahan fraud melalui pendidikan anti korupsi. Peringatan Harkordia kali ini, mengusung tema “Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi”.
Turut hadir dalam kegiatan itu yakni Walikota Madiun’ H. Maidi, Wakil Walikota Madiun’ Inda Raya, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun serta elemen masyarakat Kota Madiun.
Dalam kegiatan itu, Pemkot Madiun menghadirkan narasumber yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yakni Komjen Pol (Purn) Drs. Firli Bahuri, M.Si. Seusai kegiatan ia mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjamin kemudahan investasi dan perizinan. Karena perizinan dan investasi itu, sering terjadi tindak pidana korupsi berupa ‘suap.
Selain itu, kepala daerah harus bisa memastikan tata kelola pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat atau tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Bahkan di dalam penganggaran, kepala daerah harus pastikan rencana yang penting. Komunikasi di DPRD itu, menjadi efektif dan tidak ada tawar menawar tentang suatu program. Kecuali program untuk mewujudkan tujuan negara.
“Jangan pernah ada kepala daerah yang negosiasi dengan para DPRD yaitu dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit terjadinya korupsi. Kepala daerah semua memastikan bahwa setiap program itu, harus tepat sasaran. Tidak boleh terjadi tindak pidana korupsi,” jelasnya, Jum’at 02 Nopember 2022.
Saat disinggung khusus Kota Madiun? Firli Bahuri mengaku telah mendata. Namun data itu, terkait kesejahteraan. Apakah itu, tingkat pengangguran? Tingkat kemiskinan? Entah itu, angka kematian ibu melahirkan? Angka kematian bayi? Indeks pembangunan manusia/IPM? Income (pendapatan) per kapita?
Memang ada beberapa yang cukup mengembirakan misalnya IPM Kota Madiun 82,01% ‘harusnya di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Begitu juga angka kemiskinan? Tetapi angka pengangguran lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur.
“Nah itu, menjadi PR (pekerjaan rumah) kita khususnya Kota Madiun. Mungkin ada yang harus dilakukan oleh Walikota yaitu mempermudah investasi. Karena kalau investasi itu, dipermudah? Maka akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan,” tandasnya.
Ia menambahkan jika lapangan pekerjaan itu, bisa dibuka? Maka dapat dipastikan akan mengatasi pengangguran terbuka, menjadi rendah. Efeknya pendapatan terus meningkat, maka konsumsi masyarakat kita naik. Hal itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Madiun,” katanya.*
Keterangan Foto : Terlihat kegiatan seminar pencegahan fraud melalui pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan Pemkot Madiun.*
