
DimensiNews.co.id – HALMAHERA TENGAH.
Dua warga Desa Sawai Itepo Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Rabu (22/11/2017) siang menyambangi awak media Online DimensiNews.co.id Liputan Halteng di Desa Nurweda, Kecamatan Weda.
Kedatangan kedua warga itu masing-masing Destrina Papaceda (47) dan Nanda Papaceda (51) yang merupakan Ibu Rumah Tangga tersebut dalam rangka mempertanyakan harga tanaman dan harga lahan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Keduanya mempertanyakan hal itu karena merasa kesal dengan sikap pembayaran lahan yang dilakukan Kabag Pemerintahan Pemkab Halteng, dimana katanya pada pukul 01.15 WIT (tengah malam) membangunkan warga untuk melakukan pembayaran lahan yang dibongkar perusahaan jalan, yakni PT Bella sebagai menindaklanjuti program Pemerintah Pusat.
Saat bertemu dengan wartawan media ini, kedua ibu rumah tangga tersebut kemudian menyampaikan keluhan mereka terkait dengan pembayaran lahan itu, tiba-tiba keduanya menangis Histeris, karena sangat menyesal dengan sikap pembayaran lahan yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurut Destrina Papaceda (47), dirinya memiliki dua lahan kebun yang kena bongkaran jalan dan total pembongkarannya sepanjang 300 meter dan lebar 3 meter. Namun, pembayaran lahan yang diberikan oleh Kabag Pemerintahan, kata dia, hanya sebesar Rp 1.900.000 sementara lahan dua yang dibayar pihak perusahaan Rp 2.200.000.
Hal yang sama juga disampaikan Nanda Papaceda (51) bahwa Pembayaran lahan yang dilakukan Pemda dan Perusahaan, dirinya merasa tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan. “Sebab, lahan 150 meter lebar 6 meter dibayar oleh perusahaan hanya Rp 1.600.000, dan Pemda membayar 1.500.000 dan sampai saat ini uang yang dibayarkan oleh Kabag Pemerintahan Pemkab Halteng tidak saya ambil,” jelas Nanda Papaceda.
Keduanya juga mengisahkan bahwa Pemda Halteng baru-baru ini melakukan pembayaran lahan pada pukul 01.15 WIT (tengha malam) sehingga tanpa ada keterangan.
“Kami mendatangani kemudian saya (Nanda Papaceda) diberikan uang lahan sebesar 1.500.000 tapi saya tidak ambil karena terlalu sakit yang saya rasakan, tanaman yang kami rawat seperti mengurus bayi, tetapi dibongkar kemudiam dibayar dengan harga yang tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang kami habiskan puluh tahun turun dan mendaki perbukitan,” jelasnya.
Untuk itu, keduanya berhapan agar Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi terkait dengan harga lahan kosong dan tanaman biar mereka (warga-Red) puas. (Ode)