oleh

Dukung Polisi, ProDesa Kecam Kongres PSSI Kabupaten Malang

DimensiNews.co. KABUPATEN MALANG-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa mengecam Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kabupaten Malang yang digelar di Gedung Anusapati Pendopo Pemkab Malang, Kamis (14/1/2021), karena digelar di waktu yang terlarang.

Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi mengatakan, penyelenggaraan Kongres Askab PSSI Kabupaten Malang yang digelar di Gedung Anusapati di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tindakan tidak terpuji.

“Para penyelenggara adalah orang-orang terpelajar yang pasti mengerti aturan, kenapa mereka sendiri yang melanggar aturan. Di desa-desa saja sosialisasi tentang PKPM gencar dilakukan, eh malah ada pergelaran acara di tengah kota,” ujar dia, Jumat (15/1/2021).

Dalam kondisi tersebut, dia menegaskan sangat mendukung pelaksanaan tersebut dibubarkan oleh Polresta Malang.

“Saya kira Polreta Malang masih baik, dalam hal ini hanya dibubarkan, karena bisa saja panitia dijerat oleh regulasi dan lalu mereka bisa ditetapkan menjadi tersangka atas pelanggaran UU Kesehatan,” tandasnya.

Selain itu, Khoesairi juga menambahkan, baahwa Pemkab Malang harus bertanggung jawab terkait penyelenggaraan acara tersebut, karena Gedung yang ditempati acara milik Pemkab Malang.

“Tak hanya Pemkab Malang, terpenting lagi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang paling bertanggung jawab atas rencana kegiatan itu, apalagi mereka (Dispora) jelas lebih tahu bahwa saat ini sedang pelaksanaan PPKM dan tempat acara milik Pemkab Malang. Ini naif, disaat pemerintah sedang gencar WFH, mereka malah membiarkan orang-orang yang notabene di bawah naungannya menggelar acara, lalu dibubarkan polisi, benar-benar memalukan,” jelas dia.

“Dispora itu seharusnya memberikan masukan pada kawan-kawan panitia pada saat akan menggelar Kongres, bukan malah diam, karena Askab PSSI Kabupaten Malang di bawah naungan dan binaan Dispora. Itukan namanya pembiaran, bahkan kami menuding mereka sengaja membiarkan hal itu digelar di masa terlarang,” tegas Khoesairi.

Jika dilihat dari kegiatan kongres yg digelar di masa PPKM, kembali dijelaskan olehnya, adanya kecurigaan sistem kontestasi perebutan pemilihan Ketua PSSI itu sendiri. Dimana, ada upaya kongres harus segera digelar untuk memenangkan seseorang, karena jika tidak, mestinya rencana kongres bisa digelar di waktu yang diperbolehkan, seusai masa PPKM.

“Sekali lagi, kami sepakat dengan polisi atas pembubaran kongres kemarin, karena bersamaan dengan pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan timbulnya klaster-klaster baru,” pungkas Khoesairi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed