Tetap Menjaga Prokes Covid-19, Disdukcapil Kab. Madiun Sosialisasi Pelayanan Aminduk

  • Bagikan

 

DimensiNews.co.id, MADIUN – Dua orang pejabat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dihadirkan digedung pertemuan salah satu hotel diwilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Mereka yakni Ahmad Ridwan, kasubdit Fasilitasi Pendataan Penduduk, Direktorat Pendaftaran Penduduk bertugas sebagai narasumber dengan materi “Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan”. Begitu juga Adi Ariansyah, kasi Fasilitas Pencatatan Perceraian, Dit Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai narasumber dengan materi “Pemanfaatan Kertas Putih Untuk Dokumen Kependudukan”

Saat datang dilokasi kegiatan, mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yakni memakai masker. Mereka bergabung bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun Sugiharto serta puluhan peserta maupun penyelenggara kegiatan sosialisasi.

Puluhan orang yang hadir dalam kegiatan itu terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan lembaga baik TNI, Polri, BUMN, BUMD serta Camat se-Kabupaten Madiun terlihat memakai masker bahkan menempati kursi serta meja yang ditata dengan cara berjauhan atau tetap menjaga jarak. Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, kegiatan “Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Aminduk) Tahun 2020” itu tetap dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Madiun dengan tetap memperhatikan Prokes Covid-19.

BACA JUGA :   Memperingati Hari Raya Waisak 2562 Pangdam Jaya Kunjungi Wihara Ekayana Arama

Sebelum memasuki ruang pertemuan, setiap peserta maupun hadirin diperkenankan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjalani cek suhu badan dengan alat thermogun dan kedua tangan mereka juga disemprot dengan hand sanitizer oleh panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Disela-sela kegiatan itu, para hadirin juga memakai masker bertuliskan #GISA yaitu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun serta berlogo Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Madiun Sugiharto menyampaikan laporannya tentang sosialisasi Aminduk tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami tentang peraturan-peraturan Aminduk yang baru khususnya berkaitan dengan pelayanan Aminduk secara sharing. Berikutnya adalah pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan, bagi penduduk yang rentan Aminduk. “Begitu juga adanya formulir dan buku yang dapat digunakan dalam Aminduk. Biaya kegiatan sosialisasi ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Disdukcapil Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020,” terangnya, Rabu 18 November 2020.

BACA JUGA :   Polres Bungo Ciduk Bandar Narkoba Bersenjata Laras Panjang Rakitan

Ahmad Ridwan, kasubdit Fasilitasi Pendataan Penduduk, Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri RI berpesan dengan kondisi Covid-19, petugas Disdukcapil Kabupaten Madiun tidak perlu membawa dokumen itu langsung ke kantor. Untuk itu, juga perlu dikasih email dan persyaratannya seperti apa? Jika diperlukan online, bisa lewat whatsapp. “Tapi kalau ada online, bisa lewat play store. Karena itu, juga aplikasi yang lebih bagus. Inilah yang kami sampaikan inovasi bapak/ibu, terus bergerak lah termasuk Kabupaten Madiun,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak bisa dimungkiri bahwa pihaknya mengakui prestasi Disdukcapil Kabupaten Madiun dalam melaksanakan layanan Aminduk secara daring atau online. Bahkan kepengurusan secara online untuk Akte Kelahiran, KIA, PPE-nya, penggunaan kertas A4, integrasi layanan online maupun akses datanya, sehingga mendapatkan nilainya 9. “Nilai ini, membuat Kabupaten Madiun masuk level tertinggi yaitu melampaui target nasional,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto saat membacakan sambutan Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan bahwa pelayanan publik yang konvensional secara perlahan harus ditinggalkan. Untuk itu, harus diganti dengan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

BACA JUGA :   Didampingi Istri Gubernur Sulsel Resmikan Gerai Silk Of Sengkang

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini, merupakan rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang berbasis elektronik. Sehingga proses kepengurusannya berupa pengiriman data atau berkas yang persyaratannya dilakukan melalui media elektronik berbasis website. “Saat ini, Disdukcapil Kabupaten Madiun sudah menggunakan layanan melalui email dan whatsapp seperti permohonan untuk cetak KTP-el, KIA, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, Pengaktifan Data dan layanan pengaduan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa yang harus dilayani secara langsung yakni perekaman KTP-el dan legalisir dokumen yang masih menggunakan tanda tangan basah. Selain itu juga untuk mencetak KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perceraian. “Karena saat ini, tidak lagi memakai kertas security. Tetapi sudah menggunakan keras HVS putih A4 80 gram, yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2019,” tandas Tontro Pahlawanto sekaligus membuka kegiatan sosialisasi tersebut.*(all)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.