SERANG – Proyek rekonstruksi Jalan Sadik–Simangu di Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menjadi sorotan setelah ditemukan kerusakan pada konstruksi beton yang baru selesai dikerjakan. Jalan yang dibangun dengan anggaran hampir Rp2,4 miliar dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 itu dilaporkan mengalami retak dan patah di sedikitnya 22 titik.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, mutu material, hingga efektivitas pengawasan proyek yang dibiayai dari uang rakyat.
Berdasarkan hasil pantauan tim investigasi di lokasi pada Minggu (31/5/2026), sejumlah bagian beton jalan terlihat mengalami keretakan memanjang dan patahan meski usia pekerjaan masih tergolong baru. Ironisnya, kerusakan tersebut diduga tidak diperbaiki melalui metode teknis yang semestinya, melainkan hanya ditutup menggunakan campuran aspal dan semen.
Langkah penambalan itu justru memicu kecurigaan publik. Sebab, perbaikan kosmetik dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan apabila kerusakan terjadi akibat lemahnya mutu konstruksi atau kesalahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Proyek rekonstruksi jalan tersebut diketahui berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang dengan nilai kontrak sebesar Rp2.398.760.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Karaton Mega Karya, sementara fungsi pengawasan dipercayakan kepada CV Tri Karya Konsultan.
Munculnya retakan dan patahan pada beton yang baru selesai dikerjakan menimbulkan tanda tanya besar. Dalam pekerjaan konstruksi jalan beton, kualitas material, komposisi campuran, proses pengecoran, hingga masa perawatan (curing) menjadi faktor penting yang menentukan kekuatan dan umur layanan jalan. Karena itu, kerusakan yang muncul dalam waktu singkat patut menjadi perhatian serius.
“Kalau pekerjaan baru selesai tetapi sudah retak di puluhan titik, tentu publik berhak mempertanyakan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis atau tidak,” ujar salah seorang warga yang melintas di lokasi.
Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kerugian keuangan daerah. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah semestinya mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki daya tahan jangka panjang, bukan justru menunjukkan indikasi kerusakan pada tahap awal.
Lebih jauh, temuan retak dan patah di 22 titik menjadi ujian bagi fungsi pengawasan proyek. Publik mempertanyakan sejauh mana proses monitoring dilakukan oleh konsultan pengawas maupun pengendalian mutu oleh instansi terkait selama pekerjaan berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kota Serang, CV Karaton Mega Karya, maupun CV Tri Karya Konsultan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keretakan dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan berimbang dari seluruh pihak yang terlibat.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Serang tidak menutup mata terhadap temuan tersebut. Evaluasi menyeluruh, audit teknis, dan pengujian mutu konstruksi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Infrastruktur yang dibangun dengan dana rakyat seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, bukan menyisakan pertanyaan tentang kualitas sejak hari pertama digunakan.**(wati)
