KOTA TANGERANG – Pasca digeruduknya Dinas PUPR oleh Aliansi Sadar Pembangunan Tangerang (ASPETA) pada hari Kamis (8/4/2021) kemarin terkait keterbukaan publik, Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (KIPANG) memberikan apresiasi terhadap aksi tersebut.
Haris selaku koordinator KIPANG memberikan dukungannya terhadap gerakan anak-anak muda yang peduli tentang pembangunan di Kota Tangerang.
Lebih lanjut Haris mengatakan, sebagai sosial kontrol masyarakat wajib hukumnya, sebab menurutnya semua sudah diatur oleh undang-undang tentang peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol dalam pembangunan negara.
“Terkait lelang, itu pun wajib kita awasi. Sebab di situlah kebocoran-kebocoran uang negara terjadi jika cara menentukan pemenang lelangnya dipaksakan,” jelas Haris melalui sambungan selulernya, Jum’at (09/04).
Haris mencontohkan, seharusnya pemenang lelang ada di urutan 1 sampai dengan 3 tapi dengan berbagai cara bagian verifikasi memenangkan yang urutan 10 jauh dalam presentase penawaran. “Katakanlah urutan 1 menawar turun 9% dari pagu yang ditawarkan, sementara urutan 10 hanya turun 2,5% dan yang dimenangkan yang turun 2,5%. Nah ini ada apa?,” ujar Haris.
Menurutnya, masyarakat juga berhak mempertanyakan hal itu sebab di situ ada perbedaan 6,5%, kalau pagu yang ditawarkan puluhan milyar banyak juga anggaran yang diselewengkan. “Biasanya jika ada selisih seperti itu pasti akan ada konsesus pengondisian di segala lini entah itu wartawan atau LSM,” kata Haris.
“Dalam hal ini kami sangat mendukung dan mengapresiasi aksi yang kemarin terjadi, oleh sebab itu mari kita sama-sama kontrol pembangunan di Kota Tangerang yang kita cintai ini,” tutupnya.*(dul)
