Jakarta – Kondisi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur selama kepemimpinan Ketua PN Ikhwan Hendrato, S.H., M.H., yang menjabat sejak 24 Oktober 2024, menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai lemahnya perhatian terhadap lingkungan dan minimnya kegiatan sosial dan keagamaan di lembaga tersebut.
Salah satu yang mencolok adalah insiden ambruknya pagar PN Jakarta Timur akibat terpaan angin kencang pada Kamis (13 Februari 2025) sekitar pukul 14.50 WIB. Peristiwa terjadi di tengah cuaca panas disertai angin kencang. Diduga, pagar tersebut tidak memiliki struktur penguat seperti cakar ayam, sehingga tak mampu menahan tekanan angin.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pagar tersebut belum juga diperbaiki. Tak terlihat tanda-tanda adanya perbaikan atau upaya dari pihak pengadilan.
Upaya awak media menghubungi humas maupun Ketua PN Jakarta Timur juga belum membuahkan hasil. Tak ada tanggapan yang diberikan, bahkan kesan tertutup terhadap media pun terasa kuat. Sikap ini dinilai berbanding terbalik dengan keterbukaan lembaga peradilan pada umumnya.
Minimnya kegiatan keagamaan dan sosial juga menjadi catatan kritis. Pada momentum Idul Adha, tidak terlihat adanya pemotongan hewan kurban. Bahkan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tak tampak kegiatan ataupun upacara yang biasanya menjadi tradisi di instansi pemerintahan.
“Sangat berbeda dengan masa ketua-ketua sebelumnya. Dulu selalu ada lomba, doorprize, atau acara untuk pegawai dan masyarakat sekitar. Sekarang sepi,” ungkap salah satu purnabakti PN Jakarta Timur yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan bahwa bahkan di lingkungan RT/RW sekalipun semangat kemerdekaan dirayakan dengan penuh antusias. “Mestinya pengadilan juga bisa menggelar acara demi memperingati perjuangan para pahlawan,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait arah kepemimpinan Ketua PN Jakarta Timur saat ini. Minimnya inisiatif dalam merawat lingkungan serta kurangnya perhatian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan menimbulkan kesan adanya kevakuman dalam roda organisasi lembaga peradilan tersebut.*
