DimensiNews.co.id, JAKARTA – Yorrys Th. Raweyai, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat hanya ingin pemerintah serta pihak kepolisian mengungkapkan secara transparan terkait insiden pengepungan asrama disertai kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya beberapa waktu lalu serta kerusuhan di Manokwari.
Hal tersebut, kata dia, disampaikan masyarakat Papua di hadapan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat kunjungan pada 22 Agustus 2019 di Manokwari, Papua Barat.
“Persoalannya hanya satu. Bagaimana pemerintah pihak Kepolisian bisa mengungkap secara transparan memberikan hukuman apakah pelaku atau memprovokasi,” kata Yorrys dalam diskusi ‘Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
Menurut dia, masalah tersebut bukanlah hal baru beserta rentetan yang terjadi terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Insiden tersebut pun, kata dia, membuat masyarakat Papua kecewa dan akhirnya menimbulkan suatu reaksi.
“Diviralkan seluruh Papua dan dengan akumulasi kekecewaan serta membuat semangat kolektif membangun aspirasi. Ada yang menyampaikan aspirasi seperti di Papua. Sekarang spekrtumnya tiba-tiba bangkit satu gerakan,” kata Yorrys.
Yorrys juga mengklaim, dalam kesempatan tersebut terdapat tujuh tuntutan masyarakat Sorong dan Manokwari untuk pemerintah.
Dengan adanya tuntutan tersebut maka Presiden Joko Widodo diminta hadir di Papua untuk meredakan situasi.
“Artinya Presiden harus datang. Kemudian usut tuntas kasus ini,” kata Yorrys.
Jika tidak kata dia, mereka akan melakukan aksi yang sama. Terlebih mereka akan berbuat lebih parah.
“Kalau enggak mereka akan melakukan aksi yang sama seperti itu,” ungkap Yorrys.
Berikut tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu 21 Agustus 2019.
1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.
2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.
3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.
4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri,
5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua.
6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. “The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua.
7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.
Editor : Renoto Sirengga
Sumber : Merdeka
