by

Pro-Kontra Sistem Zonasi PPDB Menuai Kegelisahan Masyarakat, HMI Undang Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Tangerang

 

DIMENSINEWS.CO.ID – Tangerang – HMI Cabang Tangerang Undang Dinas Pendidikan Kota Tangerang Untuk Bahas PPDB 2019 dan Sistem Zonasi di Sekretariat HMI cabang Tangerang pada Kamis (18/7).

Polemik pro-kontro soal kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), banyak menuai protes dan kegilisaan di masyarakat, khasusnya di Kota Tangerang.

Bidang Partisipasi Pembangunan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Tangerang) mengundang Dinas Pendidikan, Turidi Susanto selaku KAHMI Kota Tangerang dan Ketua Komisi II Kota Tangerang dalam kegiatan Diskusi Bulanan di Sekretariat Jalan Ahmad Yani No. 15, Kamis (18/7/2019).

Dalam giat diskusi publik bulanan Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Tangerang yang mengangkat Tema “Pro Kontra Sistem Zonasi PPDB Sekolah Berbasis “Meteran” Menurunkan Jiwa Anak Berlomba-Lomba Berprestasi”, Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang diwakili Bapak Iwa Selaku Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kasie Kurikulum mengatakan bahwa terkait PPDB, Pemerintah Kota Tangerang tidak sepenuhnya mengikuti Aturan Permendikbud No 51 tahun 2018. Menurutnya, Jika sepenuhnya mengacu kepada aturan tersebut maka akan mengusik rasa keadilan masyarakat kota Tangerang.

Iwa mengatakan, “kita tidak sepenuhnya mengacu kepada aturan Permendikbud No. 51 tahun 2018, karena jika semua dituruti justru akan mengusik rasa keadilan sebab jumlah sekolah di tiap kecamatan tidak merata”. jelas Iwa.

Untuk menghindari hal tersebut Dinas Pendidikan membuat Petunjuk Teknis PPDB 2019 yang membagi zonasi menjadi 2, yaitu Zonasi Sekolah dan Zonasi Wilayah.

“Jalur zonasi sekolah, dimana siswa yang domisili di sekitar sekolah akan pasti diterima dibeberapa RT/RW. Adapun zonasi wilayah terbagi menjadi 3 zona”. Tutur Iwa.

Sementara itu dalam diskusi tersebut Turidi Susanto selaku KAHMI Kota Tangerang mengatakan, “Akan terus mendorong dinas pendidikan untuk membangun seribu ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan daya tampung,” ujarnya

Terkait dengan permendikud No 51 tahun 2018 yang masih banyak menimbulkan pro dan kotra di Masyarakat Turidi yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, mengatakan, “Kita perlu ikhtiar menerima setiap aturan yang berlaku saat ini, karena setiapa aturan pasti ada kekurangan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, “Kalau saya lihat, PPDB Tahun 2019 ini sudah cukup baik dibanding tahun sebelumnya”. Jelasnya.

Sedianya HMI Cabang Tangerang juga mengundang Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk hadir sebagai narasumber namun beliau tidak hadir karena berhalangan. (Akb)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed