by

Penerima KPM Melalui PKH Boleh Tarik Dana Tanpa Melalui Perantaraan

DIMENSINEWS.CO.ID – Padang Lawas.

Terkait ditemukannya keluhan para peserta PKH (Program Keluarga Harapan) melalui KPM (Keluarga Pengguna Manfaat) saat pemberian bantuan yang diadakan di Asrama Haji pada Selasa (19/02/19) pihak Kordinator Kabupaten melalui Ali Imran Hasibuan yang menjabat sebagai Operator PKH Kabupaten Padang Lawas mengatakan semua bantuan PKH melalui KPM ditentukan oleh pusat, dan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk nilai yang diterima para peserta KPM.

Ali Imran Hasibuan kepada DimensiNews mengatakan, Pemerintah telah menetapkan indeks bantuan sosial yaitu bantuan Tetap PKH Reguler Tahun 2019 sebesar Rp. 550.000/ Keluarga/Tahun, bantuan tetap PKH Akses sebesar Rp. 1.000.000/ Keluarga/Tahun (KPM yang tinggal di daerah sulit dan terpencil).

Sedangkan KPM yang memiliki Ibu hamil, mempunyai anak balita, tinggal dengan bersama lansia dan disabilitas sebesar Rp. 2.400.000,-/jiwa/Tahun, dan KPM yang memiliki anak usia sekolah SD sebesar Rp. 900.000/ Jiwa /Tahun, SMP sebesar Rp. 1.500.000/ Jiwa/Tahun dan SMA sebesar Rp. 2.000.000/Jiwa/Tahun.

“Untuk Kabupaten Padang Lawas, PKH Akses tidak termasuk, dan item itu hanya terdapat di daerah Papua saja, untuk item PKH lansia yang mendapat KPM yang terdata di tahun 2017 dan 2019, kalau ditahun sebelumnya maka belum terdata sebagai KPM, maka setiap KPM PKH akan diberikan bantuan maksimal untuk 4 orang berdasarkan komponen kondisionalitas, dengan jumlah penerima tetap 10 juta KPM”,ungkap Ali Irpan Hasibuan, Rabu (20/02/19) di ruang kerjanya.

Ali Irpan menjelaskan, jumlah KPM se-Kabupaten Padang Lawas sebanyak 8.493 orang dengan dana keseluruhan sebesar Rp.14.476.425.000,- untuk tahap satu ini besaran maksimal KPM sebesar Rp.2950.000,-.

“Sebenarnya dana KPM awal masuk ke Palas pertanggal 28 januari 2019, jadi setelah tanggal tersebut penerima boleh mengeceknya dan mengambil sendiri ke per Bank kan tanpa melalui perantara, misalnya penerima KPM sudah mengetahui siklus jadwal penyaluran, mereka boleh cek, kalau masuk boleh dana boleh ditarik langsung, kalau belum silahkan melapor ke pendamping di desa itu”.

“Saya menghimbau masyarakat penerima juga harus segera menertibkan adminitrasi, seperti perubahan KK, kalau hamil ada surat keterangan hamil dan si anak dipantau kehadiran nya di sekolah, semoga dana yang di dapat KPM dapat di pergunakan sebaik-baiknya”.

Sebagai upaya percepatan penanggulanangan kemiskinan PKH hadir sebagai bantuan sosial bersyarat membuka akses keluarga miskin melalui PKH, KPM memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Sebagai program komplementer secara berkelanjutan, sehingga PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. (R9)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed