JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan visa bagi delegasi atlet Israel yang berencana mengikuti ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Polhukham) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan video resmi pada Kamis (9/10/2025).
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan dunia senam artistik,” ujar Yusril.
Sejalan dengan Sikap Presiden Prabowo
Menurut Yusril, keputusan pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan menegaskan sikap keras terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
“Keputusan ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB yang mengecam kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Yusril.
Ia menambahkan, hingga kini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak akan melakukan bentuk kerja sama apa pun sebelum Israel mengakui kedaulatan penuh Negara Palestina.
“Pemerintah Indonesia secara tegas tidak akan menjalin kontak apa pun dengan Israel sampai ada pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegasnya.
Sikap Tegas Didukung Rakyat
Yusril menegaskan bahwa keputusan pemerintah ini mencerminkan aspirasi dan harapan mayoritas rakyat Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Sikap pemerintah sejalan dengan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu, pemerintah tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang dikabarkan hendak berpartisipasi dalam kejuaraan dunia di Jakarta,” katanya.
Federasi Olahraga Internasional Tarik Dukungan
Yusril juga menyebutkan bahwa keputusan pemerintah untuk menolak visa atlet Israel telah dikomunikasikan dengan federasi senam artistik internasional.
Menurut hasil koordinasi dengan Menteri Imigrasi Agus Indrianto, federasi yang sebelumnya sempat mengajukan dukungan sponsor akhirnya menarik kembali permohonan tersebut setelah memahami sikap tegas pemerintah Indonesia.
“Karena federasi mengetahui posisi pemerintah Indonesia yang menolak memberikan visa bagi atlet Israel, mereka pun menarik sponsorship yang sempat diajukan beberapa waktu lalu,” ungkap Yusril.
Penolakan Luas dari Berbagai Pihak
Rencana keikutsertaan atlet Israel sebelumnya memicu gelombang penolakan di dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah partai politik, anggota DPR RI, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah secara terbuka menolak kehadiran atlet dari negara yang masih menjajah Palestina itu.
Sementara itu, media Israel Jewish News Syndicate (JNS) sebelumnya melaporkan bahwa Federasi Senam Israel telah mendaftarkan atletnya ke ajang tersebut meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Juru bicara Federasi Senam Israel bahkan sempat menyatakan keyakinannya bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga.
Namun, dengan keputusan resmi pemerintah Indonesia ini, peluang atlet Israel berlaga di Jakarta praktis tertutup.
Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia
Penolakan visa terhadap atlet Israel ini menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berpijak pada prinsip bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan. Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah berulang kali menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional di tanah air.
Sikap tersebut kini kembali ditegaskan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.*
