DimensiNews.co.id JAKARTA – Di era modernisasi saat ini, pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara.
Pembangunan infrastruktur jalan pada hakekatnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan aksessibilitas masyarakat setempat, tentunya membawa dampak postif bagi masyarakat
Terkait hal itu Syaiful Sulaiman koordinator aksi yang di gelar oleh Aliansi mashasiswa peduli keadilan AMPEL mengatakan,Presiden Joko Widodo juga harus melihat sisi lain dari dampak sosial kepda masyarakat dalam pembangunan jalan Tol lampung bakahuni.
Menurutnya,Kalau Presiden Joko Widodo menyebutkan pembangunan jalan tol bukan hanya untuk orang kaya lalu kenapa orang miskin hak nya dirampas oleh negara.Ujar Syaiful.
Salah satu contoh kasus yang dialami saudara Zairin dan Indrajaya di Lampung Tengah, mereka korban dari pembebasan jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar II Lampung Tengah yang sampai hari ini masih memperjuangkan hak mereka.
Seakan-akan negara tidak menganggap mereka sebagai warga negaranya sendiri, Kata Syaiful Saat melakukan Aksi Damai di depan istana presiden (23/11/2018)
Syaiful menjelaskan Rumah dan lahanya dilewati jalan tol tapi ganti rugi tidak sebanding dengan nilai rumah mereka. Hasil tim apresal sudah dianggap sebanding dengan nilai namun pada realisasi dilapangan mereka menerima ganti rugi yang tidak sebanding dengan hasil penilaian tim apresal.ujarnya.
Berdasarkan hasil penilaian tim apresal terhadap rumah dan lahan saudara Zairin pada awalnya senilai Rp. 550.618.000, panitia pembebasan kemudian meninjau ke lokasi yang dinilai oleh tim apresal namun panitia bukanya ke rumah saudara Zairin yang telah dikaji oleh tim apresal melainkan kerumah orang lain atau objek yang berbeda dari tim apresal.
Zairin sudah memperjuangkan hak-haknya kepada pihak terkait dan pada akhirnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lampung Tengah sebesar Rp. 130.000.000 dan itupun tidak dibayar keseluruhanya melainkan hanya dibayar Rp. 108.000.000 dan disebutkan sisanya akan dibayar nanti.
Begit juga dengan nasib saudara Indrajaya yang kebun karetnya dilewati tol hanya diganti Rp. 5.233.000 dan ini tidak sebanding dengan karet dan lahan yang eksekusi oleh panitia pembebasan. Nilai ini bisa dilihat dari bayaran yang diterima masyarakat sekitar rumah saudara Zairin dan Indrajaya.
Kami menilai adanya permainan atau kongkalikong antara panitia pembebasan Lahan dengan pihak-pihak tertentu, sehingga hak mereka dinilai tidak sebanding dengan seharusnya yang mereka dapat.
Zairin hanya seorang buruh harian lepas (BHL) kuli penambang pasir, hidup serba kekurangan, sekarang hanya menempati rumah yang baru dibangun dari hasil pembayaran, rumah yang belum selesai dan layak huni tersebut terpaksa ditempati karena tidk ada pilihan lain.
Zairin telah membuat laporan dengan Kejaksaan Lampung Tengah untuk dapat menelusuri dugaan ada kongkalikong antara panitia pembebasan dan oknum yang dianggap terlibat,katanya.
Dengan rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,kami berharap Bapak Joko Widodo turun langsung melihat apa yang terjadi atas pembebasan jalan tol Lampung-Bakauheuni-Terbanggi Besar II Lampung Tengah,
Kami sangat berharap Bapak Jokowi dapat membentuk tim untuk menyelesaikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Lampung Tengah yang merasa dizholimi oleh Panitia pembebebasan jalan tol dan membayar ganti rugi atas rumah dan lahan mereka yang sebanding.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerendahan dan kebesaran jiwa Bapak kami berharap maslah ini segera menemukan rasa keadilan bagi mereka yang merasa dizholimi.dalam surat yang di spaikannya ke Presiden.
Laporan Wartawan : Hery
Editot. : Red DN
