DimensiNews.co.id , JAKARTA- Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM. Nurdin Abdullah menghadiri rapat Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) VI di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 25 November 2019. Acara dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin.
Beberapa hal disampaikan Wapres, diantaranya, masalah stunting atau kondisi anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya, penyakit tidak menular, angka kematian ibu-anak (AKI-AKB) serta masalah imunisasi. Selain itu, persoalan keberlanjutan sekolah antar jenjang pendidikan bagi keluarga miskin.
Angka stunting di Indonesia prevalensinya masih tinggi, walaupun mengalami penurunan. Stunting pada 2019 sebesar 27,67 persen atau turun dari 30,8 persen pada tahun 2018.
“Angka prevalensi stunting saat ini masih tinggi karena hampir satu dari tiga anak balita mengalami stunting. Untuk itu pemerintah telah menetapkan target penurunan prevelensi stunting menjadi dibawah 20 persen pada tahun 2024,” kata Ma’ruf.
Upaya penurunan kemiskinan dan stunting adalah masalah multidimensi yang penanganannya harus dilakukan secara multisektor oleh seluruh elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memastikan anggaran dan program dapat konvergen (satu tujuan) sampai tingkat desa.
Wapres menyebutkan, lemahnya koordinasi menyebabkan tidak seluruh program dan intervensi pencegahan stunting dapat diterima secara lengkap sampai tingkat desa.
Padahal selama ini ketersediaan anggaran yang cukup besar untuk program dan kegiatan pencegahan stunting yang tersebar melalui APBN, APBD provinsi APBD Kabupaten/Kota dan Alokasi Khusus maupun Dana Desa.
Selain persoalan stunting, dalam kurun waktu 15 tahun telah terjadi transisi epidemilogis dimana penyakit tidak menular seperti jantung dan gagal ginjal meningkat menjadi lebih 57 persen yang sebelumnya hanya berada pada kisaran 37 persen.
Terkait persoalan transisi epidemiologi, Ma’aruf menekankan perlu menjadi perhatian besar.
“Karena selain menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN, penyakit tidak menular ini justru disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah. Seperti pada makan makanan tidak seimbang, kurang olahraga dan merokok,” sebutnya.
Wapres juga memaparkan, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang berkisar pada 40-60 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) kurang 1 (satu) tahun di Indonesia juga masih tinggi yaitu 24 per 1.000 kelahiran. Angka ini jauh di atas angka di Malaysia yang berkisar 6,7 per 1.000 kelahiran dan di Thailand 7,8 per 1.000. kelahiran. Itu artinya baik AKI dan AKB harus ditekan.
Untuk persoalan keberlanjutan sekolah antara jenjang pendidikan juga masih menjadi masalah.
“Terutama dari keluarga miskin, lulusan SD dan sederajat, dari keluarga miskin hanya 60 persen yang melanjutkan pendidikan ke SMP/Sederajat,” paparnya.
Sedangkan lulusan SMP hanya 30 persen yang melanjutkan ke tingkat SMA/Sederajat. Hanya 3-4 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, terkait stunting, juga menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel dan juga menjadi program pemerintah Sulsel di bidang kesehatan. Terutama pada upaya pencegahan.
“Bahwa stunting bukan memberantas, tetapi bagaimana kita mencegah dengan program kesehatan, kita mendorong 1.000 hari kelahiran pertama,” kata Nurdin Abdullah.
Upaya pencegahan ini juga, didukung oleh status Sulsel sebagai penyangga pangan nasional, terpenuhinya gizi melalui pangan dapat diupayakan.
Agar program ini berjalan dengan baik, untuk itu, Ia meminta Dinas Kesehatan Sulsel untuk terus berkoordinasi, dengan para pimpinan daerah khususnya dinas kesehatan kabupaten/kota. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan generasi sehat dan Indonesia unggul.
“Seluruh elemen pemerintahan sampai tingkat desa untuk betul-betul menjaga kesehatan anak dan mencegah terjadinya stunting,” pungkasnya. (Mudahri)
