JAKARTA- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar pemerintah Indonesia menunda kewajiban keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Usulan tersebut muncul menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Jimly menilai penangguhan kewajiban itu perlu dilakukan hingga situasi konflik mereda serta terdapat kejelasan terkait pengakuan kemerdekaan Palestina.
“Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan sampai dua hal. Pertama sampai perang Iran dengan Amerika dan Israel ini reda. Kedua sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina,” ujar Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Jimly, langkah tersebut bukan berarti Indonesia keluar dari keanggotaan BoP, melainkan hanya menunda pelaksanaan kewajiban sampai kondisi geopolitik lebih kondusif.
“Bukan mundur. Kita tetap di situ, hanya menunda kewajiban sampai dua hal tersebut tercapai,” katanya.
Ia juga menyinggung hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam beberapa kebijakan internasional, termasuk terkait Board of Peace yang disebut sebagai salah satu inisiatif global yang mendapat dukungan Washington. Namun, dengan perkembangan terbaru di Timur Tengah, Jimly menilai tidak ada salahnya jika Indonesia meninjau kembali peran aktifnya dalam forum tersebut.
Selain itu, ia berharap Indonesia dapat mengambil peran lebih besar sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk menjembatani konflik di antara negara-negara Islam.
“Kita sudah saatnya berperan menjembatani potensi konflik di dunia Islam agar tidak terjadi perpecahan,” ujarnya.
Senada dengan Jimly, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace saat ini belum menunjukkan efektivitas dalam meredam konflik global.
Menurutnya, negara penggagas forum tersebut belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang konsisten dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Kalau kita melihatnya, BoP ini tidak efektif karena penggagasnya juga tidak memberikan gambaran track record yang jelas dalam mendukung perdamaian,” kata Cholil.
Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tetap aktif dalam mendorong perdamaian internasional melalui forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), guna memastikan konflik tidak terus meluas dan berdampak pada masyarakat sipil.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama mengundang sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam, ulama, dan pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas perkembangan situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Ketegangan kawasan meningkat setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah target Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional dan mendorong berbagai pihak internasional menyerukan upaya diplomasi guna meredakan ketegangan.*
