JAKARTA- Pemerintah mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan hingga situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali kondusif, menyusul meningkatnya eskalasi konflik pascaserangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/1/2026).
Imbauan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai langkah antisipatif guna memastikan keselamatan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menjalankan ibadah umrah.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasi konflik yang semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga meminta jemaah yang saat ini telah berada di Arab Saudi, serta keluarga mereka di Tanah Air, untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi perkembangan situasi regional.
Dahnil menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan jemaah yang terdampak penundaan keberangkatan maupun kepulangan mendapatkan penanganan yang aman dan layak.
“Kami memastikan jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel atau fasilitas lain yang aman dan sesuai standar,” kata Dahnil.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta meminta publik hanya merujuk pada sumber resmi pemerintah untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Dahnil memastikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat dampak signifikan terhadap tahapan persiapan yang sedang berjalan. Seluruh proses perencanaan dan koordinasi, menurutnya, tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” pungkasnya.*
