JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 25 desa di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinyatakan hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Angka tersebut merupakan pembaruan dari data sebelumnya yang menyebutkan 22 desa terdampak.
“Jadi, ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini,” ujar Tito dalam konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Tito menjelaskan, hasil koordinasi terbaru dengan pemerintah daerah menunjukkan adanya perubahan data di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, tidak terdapat desa yang dinyatakan hilang akibat bencana di wilayah Sumatera Barat.
Sementara itu, hasil rapat dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, mencatat adanya penambahan jumlah gampong yang terdampak parah hingga dinyatakan hilang.
“Tadinya 13, menjadi 17 gampong. Di Sumatera Utara masih tetap sama datanya,” kata Tito.
Meski demikian, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa pemerintah pusat akan kembali melakukan verifikasi dan pengecekan data secara menyeluruh untuk memastikan akurasi jumlah desa yang hilang.
Terkait penanganan warga terdampak, Tito memastikan pemerintah akan melakukan relokasi bagi masyarakat yang sebelumnya bermukim di desa-desa yang kini lenyap akibat bencana.
“Otomatis harus direlokasi. Mereka harus dipindahkan, dan kita harus mencari lokasi baru untuk relokasi desa itu,” ujarnya.
Namun, bagi warga yang memilih untuk tidak direlokasi secara kolektif, pemerintah menyiapkan skema alternatif berupa bantuan pembangunan rumah secara mandiri. Dalam skema tersebut, warga akan menerima bantuan sebesar Rp60 juta untuk pembangunan rumah, ditambah Rp3 juta untuk perabotan dan Rp5 juta sebagai dukungan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan memasukkan warga terdampak ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama minimal enam bulan.
“PKH artinya bantuan langsung tunai selama enam bulan. Ini sedang dalam proses pendataan,” kata Tito.
Tito menegaskan, desa-desa yang hilang akibat bencana tidak dianjurkan untuk dibangun kembali di lokasi semula apabila secara geologis dinilai rawan. Untuk itu, pemerintah masih berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) guna menilai tingkat kerawanan wilayah terdampak.
“Kalau dibangun kembali di lokasi yang sama, risikonya tetap ada,” ujarnya.
Atas pertimbangan keselamatan, relokasi dinilai menjadi langkah paling aman meskipun memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat.
“Relokasi ini membutuhkan tempat dan waktu. Target kita koordinasi bisa dilakukan secepat mungkin, kalau bisa sebelum tiga bulan,” kata Tito.
Ia menambahkan, pembangunan hunian sementara (Huntara) ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan, yang kemudian akan disusul secara paralel dengan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.*
