JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan kepemimpinan Kesit Budi Handoyo sebagai Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya) periode 2024–2029 merupakan kepengurusan yang sah dan diakui secara resmi.
Penegasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) PWI Pusat Nomor: 003-PGS/TPD/PP-PWI/LXXIX/X/2025 tentang Kepengurusan PWI Provinsi DKI Jakarta. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI Mirza Zulhadi, dan diserahkan langsung kepada Kesit Budi Handoyo di kantor PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
SK PWI Pusat Tegaskan Kepengurusan Resmi
Dalam acara penyerahan SK tersebut, Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, yang juga merupakan anggota Tim Penyelesaian Dualisme PWI.
Sementara itu, Kesit Budi Handoyo hadir bersama Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, Kemitraan dan Hubungan Antarlembaga PWI Jaya Tb Adhi, Ketua SIWO PWI Jaya Rialini “Nonnie” Rering, dan Sekretaris SIWO PWI Jaya Rio Winto.
Dalam keterangannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa PWI Pusat tidak akan membiarkan adanya dualisme kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Dalam hal ini, PWI Jaya yang dipimpin Kesit Budi Handoyo adalah kepengurusan yang sah dan resmi di bawah struktur PWI Pusat. SK ini diterbitkan untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak,” tegas Akhmad Munir.
Ia juga menambahkan, seluruh kegiatan dan perangkat organisasi, termasuk Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya yang diketuai oleh Rialini “Nonnie” Rering, berada di bawah struktur kepemimpinan resmi Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo.
PWI Pusat Dorong Konsolidasi dan Soliditas Organisasi
Akhmad Munir menekankan pentingnya penyelesaian semua persoalan internal di tubuh organisasi agar kegiatan jurnalistik dan pembinaan anggota PWI dapat berjalan optimal.
“Kepemimpinan yang jelas dan solid sangat penting agar roda organisasi berjalan efektif, terutama dalam menghadapi agenda-agenda strategis ke depan,” ujarnya.
Penegasan ini sekaligus menjadi sinyal kuat dari PWI Pusat bahwa struktur organisasi di daerah harus mengikuti mekanisme konstitusional dan hasil keputusan resmi konferensi provinsi (Konperprov).
SIWO PWI Jaya Siapkan Diskusi Evaluasi Popnas XVII 2025
Sebagai bagian dari kepengurusan resmi PWI Jaya, SIWO PWI Jaya tengah menyiapkan kegiatan diskusi bertajuk “Evaluasi Popnas XVII 2025: Strategi Pembinaan Atlet Muda DKI Jakarta Secara Menyeluruh.”
Acara ini akan digelar Kamis, 13 November 2025, di Aula Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta, pukul 10.00–16.30 WIB, dan akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Popnas XVII, baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, maupun sistem pembinaan atlet muda di tingkat daerah.
“Kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen PWI Jaya untuk ikut berperan dalam pembinaan olahraga nasional, sekaligus memperkuat peran jurnalis olahraga dalam ekosistem pembinaan atlet muda,” ujar Ketua SIWO PWI Jaya, Rialini Rering.
Penegasan Organisasi untuk Kepastian dan Profesionalisme
Dengan terbitnya SK PWI Pusat, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau klaim ganda terkait kepemimpinan di tubuh PWI DKI Jakarta.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin organisasi dan profesionalisme wartawan di bawah naungan PWI.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh struktur organisasi PWI berjalan dalam satu komando dan visi yang sama — menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan soliditas wartawan Indonesia,” tutup Akhmad Munir.*
