JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan keprihatinannya atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia setelah melontarkan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).
Munir juga mengingatkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurutnya, alasan pencabutan kartu liputan karena pertanyaan yang dianggap di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Langkah itu, kata Munir, justru menghalangi tugas jurnalistik sekaligus membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Ia mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers untuk menjaga transparansi.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
Langkah PWI Pusat ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers adalah fondasi penting demokrasi dan hak publik atas informasi tidak boleh dikurangi oleh tindakan apa pun yang menghalangi kerja jurnalistik.*
