by

Kepala Sekolah SMP Kebudayaan Benarkan Adanya Pungli Pengurusan KJP

DimensiNews.co.id  JAKARTA – Dugaan pungutan liar (Pungli) sejumlah uang kepada siswa untuk pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sekolah SMP Kebudayaan di Jalan Semanan Raya, Kampung Tanah Tinggi, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dibenarkan oleh kepala sekolah H. Komarudin, Rabu (11/9/2019).

Sebelumnya beredar kabar dari beberapa wali murid yang merasa keberatan dengan pungutan biaya pengurusan KJP sebesar Rp 100.000 per siswa penerima program Pemprov DKI tersebut.

Salah satu wali murid yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada DimensiNews mengatakan, dirinya merasa keberatan dengan adanya biaya pembuatan KJP sebesar Rp 100.000. Menurut diia menilai itu terlalu besar dan memberatkan siswa.

“Banyangkan penerima KJP ada sekitar 200 siswa kalau dikali Rp 100.000 itu kan besar sekali nilainya,” ujarnya Selasa (10/9).

H. Komarudin selaku kepala sekolah SMP Kebudayaan saat dikonfirmasi DimensiNews tidak membantah adanya informasi tersebut.

“Benar bahwa sekolahan ini (SMP Kebudayaan) meminta kepada para wali murid untuk membayar pembuatan KJP sebesar Rp 100.000 persiswa yang menerima KJP. Namun sebelumnya kita sudah diskusikan bersama wali murid dan mereka sepakat tidak keberatan. Kita pihak sekolah tidak berani mengambil keputusan sepihak tanpa ada rapat dulu dengan wali murid,” ujar Komarudin.

Komarudin juga menjelaskan, bahwa anggaran yang disepakati tersebut untuk biaya operasional guru yang mengurus KJP, dan untuk survey ke rumah-rumah para murid.

“Ada beberapa wali murid yang sampai saat ini belum mau membayar, mereka menunggu KJP cair baru dibayar,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak semua yang sekolah disini orang mampu, di sekolah ini banyak anak yatim dan kurang mampu, bahkan kalau mau bayar bulanan banyak yang telat dan menunggu KJP.

“Memang untuk penerima KJP ada sekitar 200 siswa, tapi mereka tidak semua membayar yang sesuai disepakati di hasil rapat, malah ada yang bilang nanti aja kalau KJP sudah cair,” pungkasnya.

Di tempat terpisah Darsuli, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (LSM BII-PKPPRI) menaggapi terkait persoalan SMP Kebudayan tersebut. Menurut Darsuli yang dilakukan pihak sekolah sangatlah tidak dibenarkan, meskipun mereka sudah diskusikan dengan wali murid.

“Sangat disesalkan apabila di era sekarang ini masih ada pungi semacam itu. Walaupun mereka berdalih sudah didiskusikan dengan wali murid. Karena secara tidak langsung ada unsur intervensi terhadap mereka, sedangkan yang memiliki rekomendasi dan kebijakan adalah pihak sekolah siswa berhak menerima KJP atau tidak.’ Kata Darsuli.

Kalau terkait biaya opersional, tambah Darsuli, bukankah pemerintah sudah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau untuk operasional, kan sudah ada dana BOS? Lalu dikemanakan dana itu selama ini oleh pihak sekolah? Pasti ada yang tidak beres dengan menejemen sekolah ini,” Pungkas Darsuli.

Darsuli berharap, pemerintah dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat harus bersikap tegas mengevaluasi persoalan alokasi dana bantuan program pemerintah untuk masalah pendidikan.

 

 

Laporan Wartawan : Hery Lubis

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed