Pasuruan – Pasca memberitakan terkait dugaan pungli di warung Gempol 9, Wartawan online di Pasuruan, Imam Purnomo, diduga mengalami intervensi dan intimidasi dari oknum anggota TNI. Disinyalir, para anggota TNI tersebut datangi rumah keluarganya tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada lembaga media tempat Purnomo bekerja. Disayangkan pula, Danramil Gempol pun disebut turut hadir dalam rombongan tersebut.
Purnomo menjelaskan bahwa anggota TNI datang malam-malam ke rumahnya itu bertujuan mempertanyakan pemberitaannya terkait dugaan aliran upeti dari warung remang di kawasan Gempol 9.
“Intinya, Danramil dan anggota Koramil datang mempertanyakan pemberitaan yang saya tulis terkait dugaan aliran upeti dari warung remang di kawasan Gempol 9. Saya juga dimintai pertanggungjawaban terkait informasi yang saya dapatkan,” ungkap Pur, Jumat (1/12/2023).
Namun, sangat disayangkan, kedatangan ini membuat keluarga Purnomo sempat shock dan terkejut, dengan sangat terpaksa dirinya pun mengajak para anggota TNI ke warung di dekat rumah agar kehadiran mereka tidak dirasa mengganggu.
“Saya saat itu sedang menggendong anak saya. Spontan, saya berikan anak saya ke istri. Selanjutnya saya langsung menemui anggota TNI itu. Saat di warung kopi itu, saya jelaskan apa adanya. Intinya saya memiliki narasumber sebelum menulis berita itu,” tegasnya.
Dalam klarifikasi di warung kopi, Purnomo menegaskan bahwa pemberitaannya memiliki dasar dan narasumber yang kuat.
Sementara, Lujeng Sudarto, Direkrut Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) mengecam upaya intimidasi tersebut, menyatakan bahwa aparat negara seharusnya tidak melakukan tindakan represif terhadap pers.
“Datang malam-malam ke rumah orang, dan menanyakan pemberitaan adalah bentuk arogansi institusi. Ini pelajaran buat teman-teman media, NGO atau LSM, bahwa tindakan represif dan kesewenangan aparat itu harus dilawan,” kata Lujeng dihadapan rekan media.
Dijelaskannya, pers itu memiliki peran dalam mengimbangi peran negara. Demokrasi tidak akan berjalan kalau aparat melakukan tindakan represif kepada media dan NGO. Menurutnya, penyelesaian melalui UU Pers, seperti hak jawab, masih dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih etis yang bisa dilakukan.
Senada, Ayik Suhaya dari GM FKPPI Pasuruan turut menyesalkan arogansi aparat dan menegaskan bahwa tindakan persekusi terhadap wartawan dan NGO seharusnya tidak perlu terjadi.
“NGO dan Wartawan ini kan seperti uang logam bolak-balik, sakit satu ya sakit semuanya,” paparnya
Sementara itu, Danramil Gempol, Kapten Cba Hadi Wibowo, tidak menampik kedatangannya ke kediaman Pur tidak sendirian, tetapi bersama anggota lainnya.
Ia menyatakan bahwa kedatangannya ke rumah Purnomo itu merupakan upaya mencari kejelasan dan mengklarifikasi bahwa ia ingin mengetahui apakah ada oknum Koramil yang menerima upeti dari Gempol 9.
Hadi berjanji akan menindak anggota tersebut secara tegas. Pihaknya juga menegaskan bahwa penerimaan upeti itu tidak dibenarkan dan siap mengambil tindakan jika terbukti.
“Saya ke sana memang ingin mempertanyakan, siapa oknum Koramil yang diduga menerima upeti dari Gempol 9. Kalau memang ada, saya siap menindak anggota itu,” pungkasnya.
