DimensiNews.co.id-MALANG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, 269 kepala desa di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur ternyata berbuah polemik panjang bagi warga Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
Di tengah-tengah agenda pelantikan kepala desa di Pendopo Agung kantor Bupati Malang, Kamis (29/8/2019), puluhan orang yang menamakan Masyarakat Peduli Keadilan Pandesari, yang tidak lain warga Desa Pandesari melakukan aksi menuntut keadilan terhadap panitia Pilkades Pandesari.
Kordinator Lapangan Masyarakat Peduli Pandesari, Kiswanto, mengatakan, bahwa panitia Pilkades Pandesari, saat melakukan proses pemilihan berindikasi banyak melakukan kecurangan.
“Panitia penuh dengan kecurangan, karena diputuskan di ruangan tertutup saat proses pemilihannya,” ujar dia, Kamis (29/8/2019).
Menurut dia, panitia cenderung mendukung kepala desa terpilih. Bahkan, ia mengklaim telah memiliki bukti-bukti otentik. “Bukti kecurangan itu semua ada, tapi itu nanti saja, karena ini masih berlanjut terus, dan kami akan menuntut keadilan dimanapun,” ungkap dia.
“Saat penghitungan suara, tidak disaksikan masyarakat, RT dan RW tidak boleh masuk. Saksi, juga dibatasi, ini jelas merugikan semua warga Desa Pandesari. Kami bingung mau lapor kemana, karena kami rakyat kecil. Lapor kesini (Pemkab Malang,red), kami ditolak, saya buang suratnya tidak saya baca. Sampai kapanpun, kami tuntut panitia Pilkades,” beber Kiswanto.
Oleh sebab itu, dengan dilantiknya kepala desa terpilih, Kiswanto menegaskan, seluruh warga Desa Pandesari tidak akan mendukung semua program-programnya yang akan dijalankan.
“Kepala desa itu merugikan seluruh warga, karena hak suara kami hilang. Banyak warga yang tidak diberi surat panggilan pemungutan suara,” tandas dia.
Bahkan, menurut Kiswanto, selama proses Pilkades, bahwa kepala desa terpilih melakukan money politic. “Mudawam, kepala desa terpilih itu orang kaya yang banyak uang. Dia melakukan money politic,” pungkas dia. (Put)
