SUKABUMI – Forum Jurnalis Kalapanunggal Kabandungan (FJKK) menyoroti eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BumDesa), pasalnya keberadaan BumDesa ini belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
“Keberadaan BumDesa sudah lama, bahkan ada penyertaan modal yang diberikan sejak digaungkan oleh Kemendes, namun setelah hampir beberapa tahun belum terasa,” ujar Ketua FJKK, Aldy Boom.
Menurutnya, implementasi itu pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintahan desa di wilayah Kabandungan untuk memberikan informasi tentang BumDesa yang ada di desanya masing-masing.
“Masyarakat tentunya berhak tahu tentang keberadaan BumDesa ini karena modal yang dipakai berasal dari Dana Desa yang notabena dari APBN,” ujarnya.
Menurut Aldy, jika pemerintah desa memiliki badan usaha dan dikelola secara baik dan benar tentunya akan berdampak positif bagi masyarakatnya itu sendiri.
“Kami selaku pemerhati merasa miris dengan berbagai keterangan sekumpulan ibu ibu yang mengeluhkesahkan kepada kami, bahkan sampai sampai sebahagian wilayah tersebut sudah terkontaminasi dengan ketergantungan bank emok,” ujarnya.
Andaikan BumDesa berjalan dengan baik, tentunya hal-hal semacam ini bisa diminimalisir. “BumDesa merupakan badan usaha milik desa maka seyogyanya pemerintahan desa berhak mengalokasikan anggaran untuk pengelolaanya agar bisa membantu segala hal bentuk keluh kesah warga di bidang usaha yang mereka jalani,” katanya.
Sementara, lanjut Aldy, apabila BumDesa ini eksis dan pengelolaannya baik maka akan menimbulkan profit yang lumayan. “Apalag wilayah kecamatan Kabandungan sendiri di dominasi dengan masyarakat pertanian juga peternakan jadi agak aneh jika ada di temukan desa yang tidak memilki BumDesa, atau punya namun tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya.
