oleh

PT.Multi Karya Akan Gugat Panitia Lelang UP Pelabuhan Sami Ditjen Kemenhub RI 

 

DimensiNews.co.id JAKARTA – Pihak PT Multi Karya Pratama (MKP), salah satu peserta lelang tender Penyelesaian Trastle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi, di Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di duga sarat rekayasa

Nathanael Simanjuntak, Direktur PT MKP, menduga lelang tersebut penuh rekayasa. Orang-orang yang berada dalam ULP paket tersebut juga dinilai tidak memiliki profesionalitas dan kompetensi mumpuni untuk menilai berkas dari para peserta lelang.

“Dalam evaluasi saya lulus, dan harga terendah, tapi yang menang itu harga terendah. Sudah pasti kalau mereka fair, pasti berkas saya terbaik, makanya saya berani gugat ke PTUN. Saya ingin fakta persidangan berkas itu dibuka atas perintah hakim nanti,” ujar Nathanael Simanjuntak, (02/05/2019).

PT MKP dikalahkan karena di anggap tidak melampirkan surat pernyataan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Lalu tidak melampirkan surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam. Selain itu tenaga ahli dan tenaga teknis tidak lengkap. Dan tidak mencantumkan kapasitas/speksifikasi peralatan yang dipersyaratkan.

“Semua sudah terlampirkan dalam berkas yang kita kirim ke mereka. Berkas lengkap, tapi dikalahkan oleh panitia ULP dengan alasan mengada-ada dan tidak punya kompetensi,” ucapnya.

Padahal selain telah melengkapi berkas yang disyaratkan, penawaran PT MKP dibandingkan PT Lalanta Waya sebagai pemenang sangat jauh nilainya. Paket Penyelesaian Trastle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi sendiri memiliki pagu anggaran Rp 18.070.244.000 dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 16.263.218.175,29.
Penawaran PT MKP untuk paket proyek ini Rp 770.000.000, sementara penawaran PT Lalanta Waya Rp 15.450.059.311,85. Dan setelah melalui negosiasi, PT Lalanta Waya berhasil mendapatkan nilai kontrak Rp 15.450.000.000.

“Hari Jumat besok kita daftarkan ke PTUN Jakarta. Kita juga akan mengirim surat sanggahan ke ULP, kita harapkan mereka bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesional,” ucapnya.

 

 

 

 

 

 

Laporan Wartawan : BS

Editor.                       : Red DN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed