by

Masyarakat Keluhkan Buruknya Pelayanan Birokrasi Di Kabupaten Merangin 

Ket Photo : Ketua Umum Permaja Jaya Muhamad Iqbal

 

 

DimensiNews.co.id JAMBI – Mendapatkan pelayanan yang baik dari pelayan masyarakat birokrasi pemerintah sudah menjadi hak masyarakat,sebagaimana hal itu sejalan dengan program nawacita pemerintah dalam mereformasi birokrasi yang mudah epektif dan transparansi.

Namun hal itu belum di rasakan oleh sebagian masyarakat di kabupaten Merangin provinsi jambi dalam mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan kabupaten merangin yang kondisinya sangat memprihatinkan.
kata Muhamad Iqbal Ketua Umum permaja Jaya (3/8/2018)

Muhammad Iqbal, Mengatakan mengenai kualitas pelayanan publik dan keterbukaan Informasi publik di Provinsi Jambi, khusus di Kabupaten Merangin.
saat ini sangat memprihatinkan dan dipersulit oleh oknum oknum yang notabennya makan uang gaji dari rakyat.”kata iqbal.

Padahal Sudah dijelaskan dalam UU NO 14 tahun 2008, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak pihak penyelengara negara atau para pemangku kebijakan dalam hal ini dia sebagai pelayan masyarakat Kondisi ini sangat kontras atau bertolak belakang.ujarnya.

Iqbal Mencontohkan,”Masyarakat dipersulit untuk urusan administrasi apabila Pimpinan OPD sedang tidak berada di tempat atau sedang ke luar kota,semua pelayanan tersendat alias tidak jalan,inioan bahaya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lainnya kalau birokrasi pemeeintah seperti ini.”kata Iqbal.

“Kalau Camat sedang Ada dinas ke luar kota  seharusnya sekretaris Camat (Sekcam) bisa mewakilinya untuk tanda tangan,namun di merangin sekcam tidak mau.padahal ini hanya urusan Adminitrasi soal KTP  untuk pengurusan KTP ke Dukcapil,Ini fakta,Ucap iqbal dengan nada memprihatinkan.

Iqbal menyebut,”Kadang miris hati kita melihat para PNS di Kantor kecamatan kerjaan nya hanya bergosip saja,tidak ada kerjanya,hanya makan gaji buta saja,

“Kami berharap pemerintah provinsi Jambi untuk membenahi pelayanan birokrasi yang transparan akuntabel dan memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat,dan bagi para PNS yang tidak bisa bekerja dengan baik di nonjobkan saja,

Hal itu di rasa perlu di lakukan,selain memberi efek jera juga mengurangi beban APBD untuk membayar gaji orang yang malas kerja.pungkasnya.

 

 

 

Laporan Wartawan : Hery
Editor.                        : Red DN

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed