Penyampaian Jawaban Bupati Madiun Tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2021

  • Bagikan

DimensiNews.co.id,  MADIUN – Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 saat rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Kabupaten Madiun.
Jajaran eksekutif menjawab atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Selain itu juga memperhatikan pertanyaan, saran dan himbauan anggota dewan dari Fraksi Golkar Nurani Sejahtera tentang Pendapatan Asli Daerah/PAD.

Target awal PAD direncanakan sebesar Rp236,2 milyar lebih. Penyusunan target tahun 2021, masih mengacu anggaran tahun 2020 dan belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Penurunan sebesar Rp8,6 milyar yakni dari Pajak restauran turun Rp1,4 milyar lebih, Penerangan jalan Rp2 milyar, Bumi/bangunan pedesaan dan perkotaan Rp2 milyar, BPHTB Rp2,3 milyar lebih serta Bagian laba/penyertaan modal pada BUMD Umbul Rp551,6 juta lebih. Hal itu saat menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Sejahtera dan Fraksi Gerindra.

BACA JUGA :   Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Malang, Sampai Sekarang Mesin Tes PCR Belum Diaktifkan

Terkait bindang pendidikan yakni monitoring bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran online/daring. Maka untuk bantuan paket internet yang bersifat khusus untuk anak didik, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Hal itu saat menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem.

Selanjutnya bidang kesehatan yakni saat ini prosentase penduduk yang sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan sebanyak 476.872 (63,66%), sedangkan yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan sebesar 36,34%. Langkah-langkah ini, meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Pelaksanaan promosi kesehatan diantaranya dengan cetak leaflet dan poster melalui puskesmas di seluruh Kabupaten Madiun. Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi Nasdem,” jelasnya saat rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat 16 Oktober 2020 lalu.

BACA JUGA :   Begini Penjelasan Direktur PDAM TB Terkait Matinya Air Bersih di Kunciran Indah

Sedangkan prioritas penanganan Covid-19, lanjut Bupati Madiun, terkait bidang pendidikan: Pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19 bidang pendidikan tahun 2021 yaitu peningkatan mutu dan akses pendidikan dengan melaksanakan proses pembelajara. Diantaranya pembelajaran secara daring/ online (google classroom, zoom meeting, video call, webex, WA, HT). Selain itu juga pembelajaran secara luring melalui televisi dan radio.

“Guru kunjungan dengan menerapkan protokol kesehatan, pemberian modul pelajaran. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai fasilitas pembelajaran daring dirumah dapat menggunakan fasilitas disekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan sarana dan prasarana diakomodir melalui kegiatan bantuan operasional sekolah atau BOS,” tandasnya saat menjawab sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi PKB.

Menurut dia bahwa relawan Covid-19 yakni terkait pemberian honorium relawan pencegahan dan penanganan Covid-19 termasuk tenaga medis diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai kententuan yang berlaku. “Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi Gerindra,” ungkapnya.

BACA JUGA :   Setubuhi Muridnya, Guru Bejat di Kabupaten Tangerang Dibekuk Polisi

Selain diatas, Bupati Madiun Ahmad Dawami (biasa disapa) juga menjawab beberapa pertanyaan dan saran dari fraksi-fraksi yaitu : Program skala prioritas, Bidang kebudayaan, Bidang tenaga kerja, PBB P2, Perda perusahaan daerah, Pengisian perangkat desa, Dana CSR PDAM, Penataan SDM PNS, Belanja pegawai, Jaringan irigasi, Anggaran embung, Pemanfaatan air waduk kedung brubus,

Lainnya: Belanja modal tanah, Penanganan masalah aset, Belanja subsidi, Belanja hibah bansos, Hari santri nasional, Belanja tidak terduga, Belanja modal gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur pendidikan, Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bidang pertanian, Pengerjaan infrastruktur dengan padat karya, Galeri UMKM, Ketahanan bencana, Data masyarakat miskin serta Penyertaan modal.*all

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses