UP PKB Kedaung Semrawut, Marak Calo Berkedok Biro Jasa

DimensiNews.co.id JAKARTA – Kondisi UP PKB Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, dikeluhkan warga. Nyaris sepanjang waktu jalan menuju lokasi pengujian kendaraan bermotor ini macet parah. Selain itu pengguna jasa UP PKB juga minta agar keberadaan sejumlah biro jasa ditertibkan karena kerap melakukan pemaksaan.

Kemacetan parah terjadi sepanjang jalan menuju Pesing Poglar arah Kapuk Peternakan dan Kapuk Raya, tepatnya di Jembatan Genit. Pengguna jasa UP PKB terkadang bisa antri berjam-jam sebelum masuk ke lokasi pengujian.

Selain karena antrian truk yang akan masuk ke UP PKB cukup panjang, keberadaan Pak Ogah yang sembarang mengatur parkir, juga menjadi penyebab kemacetan. Apalagi jalan tersebut merupakan akses kendaraan besar seperti truk dan kontainer.

Kepala UP PKB Kedaung Angke, Hendrico Tampubolon yang dikonfirmasi seputar kemacetan itu mengakui kondisi tersebut.

Sementara Kasatpel UP PKB Kedaung Kali Angke Affandi Novrizal, mengatakan pihaknya saat ini sedang berupaya mengatasi keluhan masyarakat itu. “Setiap pagi hingga sore kita tempatkan sejumlah personil di lokasi tersebut. Terutama pada jam sibuk,” jelasnya, Jumat (21/02/2020).

Dijelaskan, keberadaan sejumlah personil ini guna mengatur antrian untuk masuk ke lokasi UP PKB serta yang sudah selesai lakukan pengujian. Diakui, kondisi kemacetan di lokasi tersebut memang sangat parah dan pihak UP PKB berusaha mengatasinya.

“Kami akan berkordinasi dengan kecamatan serta walikota, Bina Marga, dan SDA untuk membuka jalur pintu keluar menuju Jalan Ubi. Artinya, jika jalan ini dibuka maka pintu masuk dan keluar lokasi pengujian kendaraan bermotor akan berbeda. Selain itu UP PKB juga akan membuka booking online untuk mengatur volume kepadatan kendaraan wajib uji yang datang bersamaan ke PKB Kedauang Angke,” urai Affandi.

Menurutnya, membuka pelayanan dengan sistem booking online dipastikan akan mengurangi kepadatan di lokasi tersebut. “Kita akan menjalankan pelayanan pengujian dengan menggunakan Drive True dan Smart Card sehingga masyarakat tidak perlu repot membawa berkas. Cukup dengan satu kartu, sehingga mengurangi antrian wajib uji,” jelasnya dan menambahkan, keluhan pengguna jasa UP PKB seputar keberadaan biro jasa juga menjadi perhatian utama pihaknya.

Seperti diketahui, keberadaan sejumlah biro jasa di lokasi UP PKB sangat meresahkan para pemilik kendaraan. Biro jasa yang ditengarai sebagai kedok oknum untuk memeras ini kerap bertindak kasar. Misalnya memaksa pemilik kendaraan agar menyerahkan pengurusan kepada mereka. Khususnya kepada kendaraan yang gagal uji, pihak biro jasa menawarkan bantuan dengan tarif mencekik. Jika jalur resmi hanya Rp 100 ribu, melalui mereka bisa mencapai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, tergantung jenis kekurangan. Parahnya, biro jasa ini dicurigai bekerja sama dengan oknum untuk “memeras” warga pemilik kendaraan yang akan lakukan pengujian.

Menariknya, sekitar 20-an biro jasa yang ada memanfaatkan lahan di bantaran kali sebagai kantor mereka. Memang sebagian pernah digusur, tetapi masih ada yang bertahan dan UP PKB terkesan membiarkannya. (DN)