DENPASAR- Semangat Kebangkitan Nasional harus mampu mewujudkan pemahaman dan pengetahuan anak bangsa terkait pentingnya peran masyarakat adat dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber pangan di tanah air.
“Wilayah adat menyimpan banyak kawasan hutan dan sumber pangan lokal yang penting bagi keberlanjutan ekosistem. Masyarakat adat merupakan benteng terakhir dalam penyelamatan keanekaragaman hayati dan perwujudan kedaulatan pangan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat, dan Pangan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/5).
Hari Kebangkitan Nasional dan Keanekaragaman Hayati: Dua Momentum Bangun Kepedulian
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, itu menghadirkan Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI periode 2019–2024; Helianti Hilman, S.H., LL.M., Founder Javara Indigenous Indonesia; dan Dicky Senda, Pendiri Komunitas Lakoat Kujawas, sebagai narasumber.
Selain itu, hadir Sapariah Saturi, Managing Editor di Mongabay Indonesia, sebagai penanggap.
Menurut Lestari, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara berkorelasi erat dengan tema peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei mendatang yang mengusung tema Bertindak pada Ranah Lokal yang Berdampak Global.
Dua peringatan tersebut, ujar Lestari, berupaya membangun momentum untuk menumbuhkan kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap masa depan.
Lestari berpendapat bahwa di tengah ancaman krisis iklim dan penyeragaman konsumsi, wilayah adat terbukti mampu menjaga ekosistem sekaligus menyediakan sumber nutrisi yang melimpah secara mandiri.
Masyarakat Adat Jaga 80% Biodiversitas Dunia, Indonesia Punya 5.500 Jenis Tanaman Pangan
Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat, sedikitnya 4,9 juta hektare areal budidaya masyarakat adat menjadi tumpuan sistem pangan lokal mandiri.
Masyarakat adat dan komunitas lokal, ujar Lestari, secara tradisional terbukti ikut melestarikan 80% biodiversitas dunia.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan sumber pangan yang kerap terlupakan.
Padahal, ujar Rerie, yang juga Anggota Komisi X DPR RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat Indonesia memiliki lebih dari 5.500 jenis tanaman pangan dan 33.000 jenis tanaman obat.
Rerie menambahkan, data historis menunjukkan bahwa di masa lalu, konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia masih sangat beragam, yaitu beras (53,5%), singkong (22,26%), jagung (18,9%), sagu dan umbi-umbian (4,99%).
Tetapi dalam perkembangannya, ujar dia, terjadi penyeragaman masif di mana konsumsi nasional didominasi oleh beras (74,6%) dan gandum (25,4%).
Penyeragaman itu, jelas Rerie, mendesak wilayah adat untuk membuka lahan tanaman industri pangan monokultur yang justru merusak tata ruang lokal.
“Padahal, kita mampu membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Setiap inisiatif pembangunan mesti bertolak dari modalitas pengetahuan dan kearifan lokal yang kita miliki,” pungkas Rerie.
Hilmar Farid: Indonesia Megadiversitas Nomor 2 tapi Lebih Pilih Impor Gandum
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI periode 2019–2024, Hilmar Farid, berpendapat bahwa sejatinya Indonesia merupakan negara megabiodiversity nomor 2 terbesar di dunia.
Indonesia, ujar Hilmar, memiliki 85% cadangan sagu dunia, lebih dari 100 jenis sumber karbohidrat lokal, dan 700 bahasa daerah sebagai cerminan budaya hidup.
Namun, tegas Hilmar, dengan sejumlah fakta itu, Indonesia lebih memilih mengimpor gandum untuk memenuhi kebutuhan sebagian karbohidrat masyarakat.
“Hal ini menunjukkan ada permasalahan mindset dalam membangun kedaulatan pangan kita,” ujarnya.
“Sistem pangan kita sangat terpusat. Padahal kita adalah negara kepulauan,” tambah Hilmar.
Menurut dia, desentralisasi pangan nasional merupakan solusi pemenuhan kebutuhan dasar di masa depan untuk menegakkan kedaulatan pangan.
Menurut Hilmar, menempatkan masyarakat adat pada posisi penting dalam pengembangan dan penguatan pangan nasional harus diwujudkan.
Founder Javara Indigenous Indonesia, Helianti Hilman, berpendapat wilayah Indonesia dengan keragaman hayati yang dimilikinya adalah sumber berbagai bahan makanan.
Berkembangnya gaya hidup sehat di dunia saat ini, ujar Helianti, membuka peluang besar bagi industri pangan lokal dengan bahan-bahan lokal untuk memasok kebutuhan pasar global.
“Keragaman dan keunikan sumber bahan pangan lokal, serta budaya kita merupakan kekuatan untuk mengekspor produk-produk pangan khusus ke luar negeri,” ujar Helianti.
Menurut dia, yang terjadi saat ini adalah krisis kebijakan pangan, bukan krisis pangan. Karena, tegas Helianti, sejatinya Indonesia memiliki beragam sumber pangan.
Pendiri Komunitas Lakoat Kujawas di Pegunungan Mollo, Timor, Nusa Tenggara Timur, Dicky Senda, berpendapat bahwa sistem pangan lokal harus konsisten dibangun, sehingga pengetahuan berkelanjutan terkait pangan lokal dapat terus hidup dari generasi ke generasi.
Menurut Dicky, sumber bahan pangan lokal di Timor sejatinya beragam dan sudah dikonsumsi masyarakat secara turun-temurun.
Namun, stigma yang berkembang di Timor saat ini adalah kekurangan pangan, karena pangan hanya dimaknai sebagai makan nasi.
Peningkatan pengetahuan terkait pangan lokal sejak dini, menurut Dicky, harus menjadi perhatian semua pihak sebagai bagian pengembangan dan keberlanjutan budaya pangan lokal.
Sapariah dan Usman: Pengakuan Hak Masyarakat Adat Kunci Kelestarian Keanekaragaman Hayati
Managing Editor di Mongabay Indonesia, Sapariah Saturi, berpendapat sejumlah fakta yang disampaikan para narasumber mengungkapkan bahwa peran masyarakat adat sangat sentral dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
Hal itu, tegas dia, harus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera mengakui hak-hak masyarakat adat.
Tanpa hak dan pengakuan terhadap masyarakat adat, jelas Sapariah, berbagai kekayaan keragaman hayati dan sumber pangan yang kita miliki terancam punah.
Menurut Sapariah, kehadiran UU Masyarakat Adat sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya pengakuan hak masyarakat adat di tanah air.
Wartawan senior, Usman Kansong, berpendapat bahwa problem yang terjadi pada keanekaragaman pangan adalah konsekuensi dari evolusi peradaban manusia dari masyarakat berburu menuju masyarakat pertanian dan industri.
Pada masyarakat pertanian, ujar Usman, mulai terjadi domestikasi pangan baik berupa tanaman maupun hewan. Pada fase ini, keseragaman mulai terjadi.
Pada masyarakat industri, tambah dia, keseragaman didikte oleh pasar. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan food estate dengan membabat hutan yang merupakan sumber keanekaragaman pangan kita.
“Yang ditanam memang padi, ubi kayu, dan jagung, tetapi untuk kebutuhan pemenuhan bahan bakar yaitu bioetanol. Artinya perut kita bersaing dengan tangki kendaraan bermotor,” ujar Usman.
Menurut Usman, upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti menanam sumber pangan pokok selain padi untuk konsumsi sehari-hari.*
