JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat layanan transportasi publik dengan mengalokasikan dana sebesar Rp5 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero). Anggaran itu ditujukan untuk menambah 30 rangkaian gerbong baru KRL Commuter Line Jabodetabek dalam waktu satu tahun ke depan.
Keputusan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru sekaligus meninjau langsung layanan KRL Commuter Line di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“Direktur Utama PT KAI mengajukan Rp4,8 triliun. Saya setujui, bahkan saya tambah jadi Rp5 triliun. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para hadirin.
Transportasi Publik sebagai Wujud Kehadiran Negara
Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi publik bukan semata soal bisnis dan keuntungan, melainkan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses transportasi yang layak, nyaman, dan terjangkau.
“Kereta api ini dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Karena itu, negara wajib hadir menyediakan layanan yang baik dan efisien,” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini menanggung sebagian besar biaya operasional transportasi publik melalui subsidi atau public service obligation (PSO).
“Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, subsidi pemerintah mencapai 60 persen, sementara rakyat hanya membayar sekitar 20 persen. Itulah bukti nyata kehadiran negara,” ujar Presiden.
Target: 30 Rangkaian Baru dalam Setahun
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menugaskan PT KAI agar penambahan 30 rangkaian baru dapat terealisasi maksimal dalam waktu satu tahun.
“Satu tahun ini harus selesai. Rakyat jadi saksi. Saya sudah coba sendiri — bersih, nyaman, dan AC-nya dingin,” ujarnya disertai senyum.
Prabowo berharap peningkatan kapasitas layanan KRL dapat mengurangi kepadatan penumpang di wilayah Jabodetabek serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun transportasi publik modern, ramah lingkungan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.*
