PURWAKARTA — DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya Kabupaten Purwakarta menggelar audiensi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purwakarta, Kamis (30/10/2025).
Audiensi yang berlangsung di kantor Kesbangpol, Jalan Veteran, Kelurahan Ciseureuh, ini membahas berbagai persoalan yang ditemukan Grib Jaya terkait aktivitas PT Metro Pearl Indonesia.
Ketua DPC Grib Jaya Purwakarta, H. Trisna Rizki Nugraha, S.Pt, hadir bersama jajaran pengurus inti. Sementara dari pihak pemerintah daerah, hadir Kabid PolDagri dan Ormas Ilyas Hasanuddin, S.STP., M.Si sebagai pengarah acara, Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Bambang Widi, S.H., M.H, serta perwakilan dari sejumlah OPD seperti Disnaker, Dishub, Dinsos, dan Dispenda, serta unsur pengamanan dari Polres dan Kodim 0619 Purwakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ilyas Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada Grib Jaya yang memilih jalur audiensi secara konstruktif ketimbang mengerahkan massa. Menurutnya, langkah ini mencerminkan kedewasaan berorganisasi serta menjadi contoh positif bagi ormas lain.
“Ini langkah elegan dan patut dicontoh. Grib Jaya memilih berdialog dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan temuan di lapangan. Ini bentuk kontrol sosial yang efektif dan tetap menjaga kondusivitas daerah,” ujar Ilyas.
Meski demikian, Ilyas juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran dua OPD yang diundang, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Keduanya, kata dia, berhalangan hadir karena alasan teknis.
“Kami memahami pentingnya peran dua dinas tersebut dalam konteks pembahasan PT Metro Pearl Indonesia. Untuk itu, kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC Grib Jaya Purwakarta H. Trisna Rizki Nugraha menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Kesbangpol yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
Namun, Trisna juga menyoroti ketidakhadiran DPMPTSP dan DPUTR yang menurutnya sangat penting karena berkaitan langsung dengan perizinan perusahaan yang menjadi pokok pembahasan.
“Kami sangat berharap dalam audiensi berikutnya kedua dinas tersebut bisa hadir. Grib Jaya membutuhkan kejelasan soal seluruh aspek perizinan di PT Metro Pearl Indonesia yang menjadi kewenangan mereka,” tegas Trisna.
Ia menambahkan, pihaknya berharap hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan tata kelola investasi di Purwakarta.
“Grib Jaya tetap mendukung dan mengawal program pemerintah agar tercipta iklim usaha yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak,” pungkasnya.
Audiensi yang berlangsung lebih dari dua jam ini berjalan kondusif dan diwarnai dengan komitmen bersama antara ormas dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sosial serta mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur dialog dan koordinasi yang konstruktif.*(AsBud)
