JAKARTA — Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Demonstrasi itu menyoroti tingginya gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai kontras dengan kondisi buruh yang masih bergelut dengan upah murah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, buruh menolak kebijakan upah murah dan mendesak pemerintah serta DPR menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen.
“DPR seenaknya menaikkan gaji dan tunjangan. Tunjangan rumah saja Rp50 juta per bulan. Kalau setahun Rp600 juta. Nyewa rumah di mana itu Rp600 juta, di surga?” sindir Iqbal di hadapan massa.
Iqbal menyebut tuntutan buruh untuk kenaikan upah jauh lebih kecil dibanding fasilitas yang dinikmati wakil rakyat. Karena itu, ia menilai DPR seharusnya lebih berpihak kepada pekerja, bukan sekadar menikmati privilese.
Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga menyoroti kebijakan outsourcing, tingginya angka PHK, serta beban pajak yang dinilai tidak adil.
Iqbal menegaskan, aksi kali ini bukan hanya digelar di Jakarta. Gerakan serupa juga berlangsung serentak di Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Lampung, hingga Bengkulu.
“Kami pastikan aksi ini berjalan kondusif. Tapi kalau tuntutan buruh terus diabaikan, mogok nasional bisa jadi pilihan,” tegasnya.*
