Soal Rotasi Pejabat, Een Irianti Sebut Kota Tangerang Krisis Kepemimpinan Perempuan

  • Bagikan

Laporan Wartawan : Endik/Abdul

KOTA TANGERANG – Hari ini Pemerintah Kota Tangerang Melakukan Mutasi dan Promosi kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Ada yang menarik dari rotasi jabatan yang dilakukan. Pasalnya, camat Batuceper yang merupakan satu satunya camat perempuan di kota Tangerang di dipromosikan untuk mengisi jabatan sebagai sekertaris Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan (PerkimTan).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Syeh Yusuf (UNIS) Tangerang Een Irianti mengatakan, pihaknya kecewa atas kebijakan yang dilakukan Pemkot Tangerang.

“DPRD Provinsi Banten saat ini sedang gencar gencar melakukan sosialisasi perda tentang Pangarus Utamaan Gender (PUG) di Banten,” ucapnya.

BACA JUGA :   Bupati Sukabumi Dorong Gerakan Pramuka Jadi Pilar Strategis Pembentuk Karakter Generasi Muda

“Dengan digesernya posisi Camat Batuceper menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender hanya bersifat Wacana yang dituangkan dalam produk legislasi. Karena kenyataannya sangat sulit terealisasi Perda tersebut diterapkan di Banten khususnya di Kota Tangerang,” tambahnya.

Dengan dipromosikannya caterina sebagai sekertaris Perkimta, lanjut wanita yang juga merupakan Politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dirinya melihat itu sebagai bentuk bias gender dan ketimpangan karena lagi lagi sulit untuk melihat perempuan mimiliki posisi sebagai pimpinan di pemerintahan.

“Bahkan, kepala dinas pemberdayaan perempuan yang notabennya mengurusi permpuan saja kepala dinasnya laki laki.
Fenomena ini menjadi representasi yang menunjukkan bahwa Kota Tangerang mengalami krisis kepemimpinan perempuan,” cetusnya.

BACA JUGA :   Moment Ulang Tahun, Sulpakar Serahkan 1933 SK Non PNS Sekabupaten Mesuji

Selain itu, papar Een, mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Tangerang bisa menjadi hal yang sensitif.

“Ini menjelang tahun politik yang juga menjadi kekhawatiran, jangan sampai kebijakan rotasi dan promosi yang dilakukan dapat mempengaruhi netralitas ASN sebagai pejabat publik,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses