DimensiNews co.id, Banyuwangi – Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Tambahan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Sukorejo, Kecamatan Srono diduga raib. Hal itu diketahui warga saat mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
Salah seorang keluarga penerima BPNT yang sebelumnya mendapatkan Bansos senilai Rp 200.000 bentuk sembako di masa pandemi dan penerima BST Tambahan kepada KPM Non PKH sebesar Rp 500.000 secara tunai. Kemudian warga tersebut diminta menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) miliknya dan saudaranya di anggota BUMDes sekaligus mengecek saldo dalam KKS tersebut yang sempat tertahan beberapa bulan.
“Saya dapat informasi dari Sus bahwa saya mendapatkan bantuan PKH, tetapi saya tidak pernah diberitahu sama sekali. Karena penasaran saya minta tolong Sus untuk mengambilkan kartu saya yang katanya ada di BUMDes untuk memastikan kebenarannya,” ujar Diyati, Minggu (6/9/2020).
“Selama ini, 3 bulan terakhir saya merasa tidak mengambil bantuan tersebut, tetapi berhubung saya penasaran ahirnya saya cek kartu saya di bank. Ternyata hanya ada sisa saldo kurang lebih Rp 16.000. Terus semuanya dana tersebut kemana?” imbuhnya.
Berdasarkan keterangan pemegang Kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang seharusnya menerima nominal Rp 500.000 hanya menerima Rp 200.000 saja.
“Sama, punya saya juga seperti Bu Siti Romlah, hilang Rp 300 ribu. Kita sudah lansia masih aja ada yang tega mengambil hak kami apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti ini, bantuan pemerintah sangat berharga buat kami,” sela Isnawiyah dengan nada sedih.
Isnawiyah dan Diyati juga mengaku bahwa kartu diambilkan Sus di anggota BUMDes yang saat itu tanggal (05/09/2020) pagi, dan siang harinya ia langsung cek sendiri. Ternyata saldonya sudah raib.
“Dari hasil cetak rekening bank pada tanggal (31/08/2020) sudah ada yang mengambil uang dalam kartu sekitar Rp 300 ribu, hanya sisa Rp 200.000. Terus kira-kira yang mengambil ini siapa?” ungkap Diyati dengan penuh tanda tanya kepada wartawan
Dikonfirmasi terpisah, Titin salah seorang anggota BUMDes menyanggah jika pihaknya menahan KKS para KPM PKH. “Jika ada kartu yang masih berada di BUMDes itu bukan keinginan kita, tetapi kemungkinan keinginan KPM sendiri dengan alasan takut kartunya hilang. Kalau soal saldo yang tinggal beberapa rupiah itu ya saya tidak tahu menahu,” katanya.
Disinggung tentang pengambilan bantuan BPNT, Titin juga mengaku tidak mengetahuinya. “Setahu saya bantuan sembako dulu pernah dikelelola oleh BUMDes, setelah itu E-Warung tetapi kembali lagi ke BUMDes. Tidak tau kenapa, mungkin Pak Komandan (panggilan Imam Zamroji selaku pendamping PKH Srono) yang tahu”.
Telah diketahui bersama, dan tertuang dalam pedoman umum program Sembako sudah jelas BUMDes tidak boleh mengelola atau menyalurkan BPNT maupun PKH. Tetapi seharusnya melalui E-Warung yang sudah ditentukan dalam hal transaksi pengambilan bantuan BPNT.*(Bayu/Tim)
