by

Pemkab Sarolangun Angkat Tangan Tak Mampu Atasi Masalah Warga Dengan Pengusaha

DimensiNews.co.id SAROLANGUN – Satu pekan sudah masyarakat dari 12 Desa Kecamatan Mandiangin, menduduki Kantor Bupati Sarolangun untuk mencari keadilan atas hak tanah yang di miliki warga kini berpindah tangan menjadi milik PT. Argonusa Alam Sejatera (PT. AAS) seluas 2600 hektar tanpa ganti rugi.

Sengketa lahan antara warga dengan pihak PT. AAS sudah bertahun tahun itu bahkan sudah sampai ke pemerintah pusat. Namun hungga hari ini belum menemukan titik terang.

Warga menilai pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggap sudah ingkar janji kepada masyarakat, karena pada pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2019 lalu bertempat di ruang Sekretaris Jenderal KLHK  telah menemukan kesepakatan bahwa masyarakat akan diberikan pengelolaan hutan rakyat seluas 2600 hektar itu.namun hal itu tidak di tindak lanjuti.

“Atas hal itu pula masyarakat mendesak Pemda agar segera merealisasikan kesepakatan tersebut. Beberapa kali Pemda di desak dengan aksi demonstrasi, namun hasil  selalu menemui jalan buntu,” ujarnya

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sarolangun menyampiakn pernyataan pasrah melaui surat kepada masyarakat bahwa pihaknya sudah tidak sanggup menyelesaiakan masalah ini. Senin, (27/2/2020).

Dalam surat itu, jelas ditandatangani Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, Asisten 1 dan para saksi termasuk Polri dan TNI.

Sukirman selaku kordinator perwakilan masyarakat menerima surat pernyataan tersebut bahwa Pemda sudah lepas tangan menyelesaikan permalsahan masyarakat.

“Dengan adanya surat yang di tandatangani oleh pejabat teras itu pemda menyerah. untuk itu kami masyarakat akan berjuang sendiri karena sudah dijajah tidak akan mundur.” ujarnya.

Sukiman mengatakan pihaknya bersama masyarakat lainnya akan menempuh caranya sendiri dengan menduduki lahan tersebut.

“Langkah kedepan kami akan menduduki lokasi PT. AAS dan kami akan ambil hak kami.karena sudah 8 tahun kami menunggu. sudah capek kami terakhir kami demo satu minggu ini minta keadilan namun pemda juga tak berdaya melawan pengusaha.” ujarnya

Lebih lanjut sukiman mengatakan,tas surat pernyataan itu, masyarakat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena sudah menyatakan sikap.

“Dengan jentelmen mengakui tidak sanggup, kami ambil sikap apa yang terbaik, kami eksekusi sendiri dengan cara kami,” ucapnya.

Dikatakannya, kami bukannya tidak patuh dengan pemerintah, ini hak kami sebelum PT AAS di berikan ijin di sana kami sudah berladang di sana. Itu akan kami ambil kembali sampai tetes darah penghabisan kami siap duduki itu,” ujarnya. (Sanu)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed