JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia lebih dari 10 persen. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Senin (15/9).
“Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen. Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” kata Bahlil.
Saat ini pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID telah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia. Dengan rencana akuisisi tambahan di atas 10 persen, porsi kepemilikan negara diperkirakan minimal menjadi 61 persen.
Menurut Bahlil, harga pembelian saham tambahan ini relatif murah. Valuasi aset Freeport Indonesia disebutnya sudah tidak sebesar sebelumnya sehingga nilai buku perusahaan dinilai tipis.
“Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kita anggap sudah nilai bukunya sangat tipis,” ujarnya.
Rencana penambahan saham Freeport sejatinya sudah dipersiapkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proses negosiasi pun terus berlanjut hingga kini di era Presiden Prabowo Subianto.
CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, beberapa kali datang ke Indonesia untuk bertemu pemerintah. Pertemuan terakhir berlangsung bersama Presiden Prabowo, yang membahas kelanjutan akuisisi saham tersebut.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kontrol negara atas sumber daya mineral strategis sekaligus memastikan keberlanjutan investasi tambang di Papua.*
