JAKARTA — Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025), dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.
Dalam aksinya, para petani menyerukan enam tuntutan utama kepada pemerintah, menyoroti lambannya penanganan konflik agraria serta ketergantungan pangan nasional terhadap impor.
Enam tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari aspirasi yang telah disampaikan SPI pada Hari Tani Nasional (24 September 2025) lalu ke Sekretariat Negara. Namun, hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah.
“Momentum Hari Pangan ini kami gunakan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap nasib petani. Enam tuntutan ini menyangkut masa depan pangan nasional,” ujar Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat SPI, Wahyudi Rakip, saat ditemui di lokasi aksi.
Enam Tuntutan SPI untuk Pemerintah
Dalam pernyataan sikapnya, SPI menyampaikan enam tuntutan strategis sebagai berikut:
- Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi petani dan anggota SPI di seluruh Indonesia secara menyeluruh, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.
- Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan memastikan program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria sejati.
- Merevisi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
- Merevisi sejumlah undang-undang yang dinilai belum berpihak kepada petani, seperti:
- UU Pangan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional;
- UU Kehutanan, untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria;
- UU Koperasi, guna memperkuat kelembagaan ekonomi petani;
- serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Mencabut UU Cipta Kerja, karena dianggap memperlebar ketimpangan agraria dan memperparah ketergantungan terhadap impor pangan.
- Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani guna memastikan keberlanjutan kebijakan agraria dan kedaulatan pangan.
Kritik terhadap Pemerintah: Belum Ada Aksi Nyata
Wahyudi menegaskan, hingga pertengahan Oktober, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan petani.
“Pada 24 September lalu, pemerintah hanya mengutus Wakil Menteri Sekretaris Negara untuk menerima kami. Tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut nyata,” ucapnya.
SPI menilai, pelaksanaan reforma agraria di era pemerintahan baru belum menunjukkan kemajuan berarti. Selain itu, tingginya angka impor pangan dan lambannya penyelesaian konflik agraria menjadi indikator bahwa kebijakan pangan nasional masih jauh dari cita-cita kedaulatan.
“Kami ingin Presiden Prabowo berani mengambil langkah konkret. Jangan takut menjalankan reforma agraria sejati, jangan takut mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Wahyudi.
Aksi Damai dengan Simbol Perlawanan Petani
Aksi di kawasan Monas diikuti oleh ratusan petani dari berbagai wilayah, termasuk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mereka membawa spanduk, poster, dan boneka besar berbentuk petani, yang menjadi simbol lemahnya posisi petani di tengah dominasi korporasi dan impor pangan.
Meski berlangsung dengan orasi dan teatrikal, aksi berjalan tertib dan damai. Sebanyak 1.485 personel gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk pengamanan di sekitar lokasi. Hingga siang hari, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau lancar, tanpa adanya penutupan jalan.
SPI Ingatkan Pentingnya Kedaulatan Pangan
SPI menekankan bahwa momentum Hari Pangan Sedunia seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Petani adalah garda terdepan penyedia pangan. Tanpa kebijakan agraria yang adil, mustahil Indonesia bisa berdaulat atas pangannya sendiri,” ujar Wahyudi menutup aksinya.*
