JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka seleksi terbuka untuk enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seleksi ini dibuka mulai Senin, 20 Oktober 2025, dan dijadwalkan berakhir pada Desember 2025.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan, keenam posisi strategis tersebut memiliki peran penting dalam menopang kinerja lembaga antirasuah di berbagai bidang.
“Jabatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi utama KPK di pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, serta pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Cahya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/10).
Enam Posisi yang Dibuka
Keenam jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka ini meliputi:
- Kepala Biro Hukum
- Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat
- Direktur Penyelidikan
- Direktur Penuntutan
- Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V
- Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi
Menurut Cahya, pembukaan seleksi ini menjadi bagian dari komitmen KPK untuk memperkuat tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
Syarat dan Ketentuan Seleksi
KPK menetapkan sejumlah kriteria bagi pelamar, di antaranya:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif
- Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik
- Pendidikan minimal S1 (khusus untuk jabatan Kepala Biro Hukum wajib S1 Ilmu Hukum)
- Pengalaman jabatan relevan minimal lima tahun
- Pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b)
Selain itu, setiap pelamar hanya diperbolehkan memilih satu dari enam jabatan yang tersedia.
Seleksi Dipantau Publik dan Dipimpin Pansel Independen
Cahya menegaskan, proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri atas 15 orang, yakni 9 dari unsur eksternal dan 6 dari internal KPK.
“KPK mengajak publik untuk ikut mengawal proses seleksi terbuka ini secara konstruktif, demi mewujudkan birokrasi yang kuat dan berintegritas,” kata Cahya.
Daftar Anggota Panitia Seleksi
Unsur Eksternal:
- Irjen Sang Made Mahendra Jaya – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Dhahana Putra – Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham
- Pratama Dahlian Persada – Chairman CISSReC (Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi)
- Sudharmawati Ningsih – Pejabat Mahkamah Agung
- Heru Susetyo – Guru Besar Hukum Universitas Indonesia
- Ranu Miharja – Eks Jaksa dan mantan Deputi KPK
- Gandjar L. Bonaparta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Taufik Rachman – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Judhi K. – Transparency International Indonesia
Unsur Internal KPK:
10. Wawan Wardiana – Deputi Pendidikan & Peran Serta Masyarakat
11. Asep Guntur Rahayu – Plt. Deputi Penindakan & Eksekusi
12. Eko Marjono – Deputi Informasi & Data
13. Haerudin – Kepala Sekretariat Dewan Pengawas
14. Agung Yudha – Plt. Deputi Koordinasi & Supervisi
15. Aminuddin – Plt. Deputi Pencegahan & Monitoring
Langkah Strategis KPK dalam Penguatan Lembaga
Pembukaan seleksi terbuka ini dinilai sebagai bagian dari upaya reformasi internal KPK untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus menjamin regenerasi kepemimpinan yang profesional.
Enam jabatan yang dibuka menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, hingga pendidikan antikorupsi di masyarakat.
KPK berharap proses seleksi ini dapat menghasilkan pimpinan yang berkompeten, independen, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.*
