Surabaya – Dalam beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan dengan kontroversi terkait postingan dari akun Instagram @ahmadsahroni88 yang diduga menciptakan kegelisahan di kalangan masyarakat dan berdampak negatif pada citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Postingan yang telah mendapatkan perhatian luas, memuat kritik yang tajam terhadap apa yang disinyalir sebagai kurangnya transparansi Polri dalam menyajikan informasi kepada publik. Akun @ahmadsahroni88 secara tidak langsung menyiratkan bahwa Polri menghadang pengungkapan berita terkait penangkapan 100kg shabu di Jawa Timur.
Dalam postingan yang ditulis dengan huruf besar dan menandai sejumlah pejabat penting seperti Presiden Jokowi, Bea Cukai RI, Kejaksaan RI, Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, @ahmadsahroni88 mengungkapkan keheranannya mengapa penangkapan besar ini tidak diikuti oleh liputan media yang memadai.
Tidak hanya itu, dalam pesannya ia juga mengajukan pertanyaan seputar upaya-upaya yang dianggapnya menghambat pengungkapan informasi, dan menggambarkan situasi ini sebagai sebuah permainan yang dirancang untuk menyembunyikan fakta penting.
Pasca akun tersebut mengekspresikan keraguannya terhadap transparansi penegakan hukum, pihak berwenang cepat memberikan klarifikasi terhadap kontroversi ini.
Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, memberikan penjelasan bahwa penangkapan 100 kg sabu di Jawa Timur tersebut memang terjadi, namun dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada bulan Mei 2023. Dan telah dipublikasikan oleh Detikjatim dengan judul artikel ‘BNN Gagalkan Pengiriman Sabu 100 Kg Pakai Truk Kontainer di Nganjuk’.
“Informasi mengenai pengungkapan ini telah diumumkan oleh BNN, dan mari bersama-sama masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang positif dan informatif,” tegasnya.
Situasi ini juga menggarisbawahi perlunya kewaspadaan saat berinteraksi dengan berita dan informasi di era digital, serta pentingnya menggali fakta sebelum mengambil posisi atau menyebarluaskan informasi.
Saat ini, perdebatan terus berkembang mengenai tujuan dan dampak dari postingan tersebut. Beberapa pihak menyoroti pentingnya menjaga kerja sama antara pihak berwenang dan publik dalam memberikan informasi yang akurat dan terbuka.
