Diduga Tampung Batu Bara Ilegal, Koperasi “Mufakat Taka”di Kabupaten Paser Kaltim Disorot

  • Bagikan

JAKARTA – Salah satu Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Septian Prasetyo menyoroti maraknya praktik pertambangan Batu Bara ilegal di Kalimantan Timur. Aroma korupsi, kolusi dan Nepotisme sangat menyengat dilakukan mafia tambang dengan pejabat setempat.

Dari hasil kajian yang dilakukan, tim LBH Pospera menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh para mafia tambang Batu Bara dengan para pejabat terkait di wilayah.Terutama di wilayah hilir yaitu Pelabuhan Syahbandar.

Septian mengatakan, kejanggalan yang di temukannya itu diantaranya adanya surat perjanjian yang dikeluarkan oleh koperasi “Mufakat Taka” untuk menampung Batu Bara dari para penambang ilegal dari wilayah Kabupaten Paser dan sekitarnya.

“Kemudian dengan surat yang di keluarkan oleh koperasi “Mufakat Taka” itu, seolah olah hasil tambang itu bisa menjadi legal. Mereka bisa menjual Batu Bara keluar melalui pelabuhan syahbandar dengan berbekal surat koperasi. Inikan satu keanehan koperasi bisa melegalkan tambang yang ilegal,” kata Septian Prasetyo saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (20/1/2023).

BACA JUGA :   Bupati: Tingkatkan Kualitas Pendidikan untuk Membangun SDM Tubaba

Menurutnya, Koperasi Mufakat Taka itu diduga hanya menjadi kedok untuk menampung Batu Bara dari para penambang ilegal yang ada di wilayah Kaltim. Kemudian mengunakan dokumen yang dikeluarkan Koperasi itu, para pengusaha ilegal bisa bebas menjual barangnya kemanapun.

“Yang menjadi pertanyaan kita koperasi itu kok bisa menampung batu bara dari para penambang ilegal dan menjualnya kembali hanya berbekal selembar surat dari koperasi itu,” ujarnya.

Dia juga meyakini apa yang dilakukan oleh Koperasi “Mufakat Taka” yang berada di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Kaltim, itu diduga tidak terlepas dari kerjasama yang masif dan terstruktur dengan aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kalimantan Timur.

BACA JUGA :   Kepergok Curi HP, Pria Ini Jadi Bulan-bulanan Massa Diamankan Polsek Palmerah

“Saat ini kami sedang menyusun kajian lebih mendalam terkait maraknya penambang ilegal dan Gurita Batu Bara yang masif dan terstruktur di wilayah Kaltim untuk memuat laporan secara resmi kepada Kementerian SDM DPR RI,Kapolri, Panglima TNI, KPK dan Juga Presiden Joko Widodo,” tegasnya.

Menurutnya praktik KKN itu harus dihentikan dengan melibatkan para petinggi di negara ini. Karena menimbulkan dampak lingkungan dan ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat perkembangan sosial.

Hasil penelitian dan kajian para Aktivis menunjukkan bahwa tata kelola penambangan batu bara di Kalimantan Timur perlu diperbaiki dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam maupun penerapan konsep governance.

BACA JUGA :   Meningkat 4.000 Kasus Positif Sehari, Pemprov DKI Ingatkan Warga Taat 5M

Selain itu perlunya
perbaikan kebijakan dan tata kelola tambang batubara (perizinan, transparansi dan penegakan hukum) serta perlunya penguatan sistem kelembagaan dalam pengelolaan tambang

Sementara itu Redaksi Dimensinews.co.id berusaha menghubungi Haderi Sekretaris Koperasi Mufakat Taka untuk melakukan konfirmasi dan mengajukan beberapa pertanyaan,pesan terbaca contreng hijau namun dirinya tidak merespon.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.