oleh

SP3-Kab Palas: “Kalau KPK Serius Bupati Alisutan Harahap Pasti Masuk Penjara”


DIMENSINEWS.CO.ID – JAKARTA -Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Padang Lawas (SP3-Kab Palas) melakukan orasi menuntut keadilan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Padang lawas, H. Alisutan Harahap atau TSO di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat Jakarta, Senin (24/06/2019).

Ahmad Risky Hasibuan selaku kordinator aksi dalam penyampaian orasinya di depan gedung KPK mengatakan, “Saya atas nama Ahmad Risky Hasibuan swbagai putra asli kabupaten Padang Lawas memang sengaja meluangkan waktu dan meringankan langkah agar bisa sampai ke gedung KPK ini untuk bisa menyampaikan aspirasi sebagaimana yang terjadi Kabupaten Padang Lawas”.

“Kami telah berulang-ulang kali menyampaikan laporan ke KPK maupun Polda Sumatera Utara, namun hari ini kami fokus untuk bisa menyampaikan dan meminta ketegasan serta atensi dari pada penghuni gedung KPK selaku antirusuah yang paling dipercaya di Bumi Republik Indonesia ini”.

“Kabupaten Padang Lawas saat ini sangat bobrok dan hancur, jangankan untuk mampu bertahan, tetapi akan hancur perlahan. Kami harapkan KPK agar lebih memperhatikan ataupun turun langsung untuk memeriksa bagaimana bangunan-bangunan ataupun dikemanakan angaran-anggaran yang ada di Kabupaten Padang Lawas”.

“Kami bicara mengenai pembangunan baik infrastruktur jalan sudah lebih banyak jumlah lubang berjalan dari pada jalan berlubang, mau jadi apa bangsa ini. Demikian juga dengan pembangunannya yang menghamburkan anggran miliaran rupiah dalam pertahun bahkan mencapai triliunan kalau dikumpulkan seluruh anggaran pembangunannya”.

“Kami disini mengharapkan kepada KPK, bila perlu kami siap mendampingi untuk menentukan dimana titik kejadiannya, kalau bicara masalah hukum saya pastikan hari ini kalau KPK keras mengusut tuntas ini tidak mungkin kalau TSO atau Alisutan Harahap selaku Bupati Padang Lawas tidak dipenjara, kalau bicara masalah tindak pidana korupsi, dua alat bukti sudah cukup untuk memenuhi mengusut tindak korupsi atasnaman Alisutan Harahap”.

“Bukan kami mengatakan tokoh Polda Sumatara Utara tidak bisa dipercaya tapi keprofesionalannya sangat diragukan, berulang-ulang kami laporkan sampai kita komunikasi melalui telekomunikasi tidak ada tanggapan maupun reaksi sampai hari ini, untuk itu kami sampaikan dan sekaligus menyarankan kepada KPK agar segara periksa Kapolda Sumatara Utara. Kami menduga saudara Agus Henrianto adalah salah satu backup dari pada Bupati Kabupaten Padang Lawas, sehingga beliau merasa seolah-olah warga kelas satu di bumi Republik Indonesia ini”, Ungkap Ahmad Risky Hasibuan.

Hal serupa juga diungkapkan Riswan Hasibuan selaku koordinator. Dalam orasinya ia mengatakan, “Kami berharap kepada pihak KPK agar segera menindaklanjuti seluruh permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Karna mulai dari 2012 sampai hari ini seluruh laporan yang ada di KPK tidak pernah di tindaklanjuti, jadi kami berharap kepada pihak KPK agar segera menindaklanjuti laporan-laporan yang ada dari Kabupaten Padang Lawas”.

“Kami hadir disini hanya untuk menuntut keadilan bagi seluruh rakyat Kabupaten Padang Lawas, Tangkap dan Penjarakan Bupati Padang Lawas, Alisutan Harahap, atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kita adu data, coba bantah data kami, kami hadir disini bukan sekedar cuap-cuap, kami membawa data sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2002 yang mengatur tentang tindak pemberantasan korupsi”.

“Apakah ada manusia yang kebal hukum di negeri ini, mulai dari 2012 rekan-rekan kami telah melaporkan ke gedung merah putih ini, sampai hari ini 2019 tidak ada tindak lanjud, kalau memang KPK tidak berani, tidak mampu, untuk meng eksekusi seluruh tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas, buat pernyataan saudara”.

“Kami hadir di sini, agar saudara -saudara KPK tahu, kami melewati 5 provinsi agar sampai digedung yang begitu megah ini, kami datang atas tangisan rakyat, jeritan rakyat, tidak ada unsur politik, kami hanya ingin keadilan, mohon berikan rasa iba mu, berikan simpatik mu kepada seluruh pejuang-pejuang yang ada di negeri ini”.

“Jangan sampai masyarakat Kabupaten Padang Lawas, menjadi rakyat bar-bar karna tidak tahan melihat seluruh tindak-tanduk yang dilakukan oleh pejabat korup di Kabupaten Padang Lawas, rakyat kurus karna pejabatnya rakus”, Ungkap Riswan Hasibuan selaku kordinator.

Adapun tuntutan yang mengatas namakan SP3-Kab Palas menuntut penegakan hukum KPK agar memeriksa Bupati Padang Lawas, H Alisutan Harahap (TSO) atas dugaan korupsi dengan kerugian kas daerah yang mengalami ketekoran sebesar RP. 5.523.558.531,-(lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Kerugian Negara pada kas daerah Kabupaten Padang Lawas bersumber dari data sampai berahirnya pemeriksaan (audit) BPK RI 1 Juni 2013 dengan uraian; Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 735.586.379,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.894.801.202,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus satu ribu dua ratus dua rupiah).

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.543.390.950,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 349.780.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ketekoran Kas tersebut diperoleh;

1.Sekertariat Daerah terdapat sisa UYHD
TA 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- TA 2010 sebesar Rp. 2.844.505.276,- TA 2011 sebesar Rp. 1.523.982.477,- TA 2012 sebesar Rp. 349.780.000,- Total keseluruhan Rp. 4.753.267.753,-.

2.Dinas Kesehatan terdapat sisa Uang Persediaan (UP) atau UYHD TA 2009 sebesar Rp. 619.997.620,-

3.Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi terdapat sisa Uang Persediaan (UP) atau UYHD TA 2009 sebesar Rp. 25.706.745,- TA 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- total Rp. 43.706.745,- (sisa UP atau UYHD tersebut TA 2009 dan TA 2010 sudah tidak ada lagi di kas bendahara pengeluaran dinas)

4.Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah terdapat sisa UP atau UYHD TA 2009 sebesar Rp. 34.782.307,-

5.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdapat sisa UP atau UYHD TA 2010 sebesar Rp. 22.295.926,-

6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdapat sisa UP atau UYHD TA 2009 sebesar Rp. 20.099.707,-

7.Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata terdapat sisa UP atau UYHD TA 2011 sebesar Rp. 19.408.473,-

Sampai dengan berahirnya pemeriksaan BPK tanggal 1 Juli 2013 ketekoran kas tersebut belum di setorkan ke kas daerah sehingga saldo kas per tanggal 31 Desaember 2012 adalah Rp. 1.594.781,-.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengindikasikan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 5.523.558.531,- Sejalan dengan analisa bukti dan analisa fakta perbuatan tersebut mengacu kepada Undang-Undang korupsi dan unsur-unsurnya telah memenuhi ketentuan UU yang berlaku di NKRI.

BPK RI mengindikasikan adanya ketidak patuhan terhadap laporan pertanggung jawaban dana hibah dari kabupaten Tapanuli Selatan selaku Kabupaten induk kepada Kabupaten Padang Lawas sebagai kabupaten pemekaran baru, sehingga terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- dana hibah di indikasikan digunakan sebagai kepentingan pribadi Bupati Padang Lawas untuk memperkaya diri.

Terdapatnya indikasi korupsi pada pembangunan Mesjid Agung dikerjakan mulai tahun 2016 hingga selesai tahun 2018 sistem tahun tunggal dengan pagu sebesar Rp. 51.430.066.000,- dengan uraian tahun 2016 sebesar Rp. 9.450.500.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 23.870.066.000,- tahun 2018 sebesar Rp. 18.109.500.000,-.

Analisa dan indikasi kerugian;
1.Bahwa dalam proses tender di indikasikan adanya kecurangan untuk memenangkan PT Agha Rafan Hidayat (ARH) sebagai pemenang tender tiga kali berturut-turut.

2.Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI TA 2016 dengan pagu Rp. 9.450.500.000,- terdapat kekuarangan volume fisik sebesar Rp. 256.375.401,81. Dan pekerjaan jasa konsultan perencana DED tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp. 69.000.000,-.
Pekerjaan tersebut mengalami adendum/perubahan volume kontrak, Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan diserah terimakan dan pembayaran nya sudah realisasi 100% atau Rp. 9.450.500.000,- dengan menerbitkan tiga surat SP2D.

3.Bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK RI TA 2017 pembangunan Mesjid Agung dengan pagu Rp. 23.870.066.000,- terdapat kekurangan volume fisik sebesar Rp. 1.295.724.106,51 dan kelebihan bayar sebesar Rp. 451.889.276,-

Serta dugaan korupsi pembanguann bendungan pulo payung TA 2012 di kecamatan Batang Lubu Sutam dengan pagu miliaran rupiah.(R9)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed