Atas dugaan korupsi tersebut lah sejumlah ninik mamak, Bamus Sinuruik, KAN melaporkan ke Polres Pasaman Barat. Namun yang terjadi proses hukum tersebut dinilai lama dan tak pasti.
Para pelapor menduga tidak saja penggunaan dana pembelian baju pakaian adat yang dipermainkan. Tapi juga anggaran lainnya diantaranya pembelian racun tikus, program desa pelangi, dan pengadaan listrik.
“Kami menduga dana nagari yang mencapai Rp 4 miliar tiap tahun diduga tidak transparan dan terbuka. Dan kami telah meminta inspektorat untuk memeriksa Walinagari Sinuruik. Kami sebagai anggota Bamus Nagari Sinuruik tidak pernah dibawa musyawarah terhadap yang akan dibuat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019 dan 2020 telah melayangkan surat mosi tak percaya kepada Walinagari Sinuruik Fri Anton,” kata Afriadine dan Putra Dasat.
Para ninik mamak tersebut menyebutkan, kalau kasus ini ‘dipetieskan’ maka akan jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Pasaman Barat.
Mereka juga mempertanyakan kepada penyidik Polres Pasaman Barat, mengapa staf nagari saja yang diperiksa padahal yang terlibat dalam pencairan dana tersebut ada walinagari dan bendahara.
Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat AKPB Sugeng Hariadi melalui Kasubag Humas AKP Defrizal ketika dikonfirmasi via telepon, Selasa (18/08), mengaku belum mengetahui perihal kasus tersebut.
“Saya belum mengetahui kasus laporan ninik mamak Sinuruik itu, silakan hubungi Kasat Reskrim,”pungkas Defrizal.
Atas kasus tersebut, para ninik mamak berharap mendapatkan keadilan dalam penegakan hukumnya.
“Harapan kami kasus ini harap diselesaikan dan tanpa adanya perihal yang bertele-tele. Kami selaku ninik mamak sangat berharap keadilan se adil-adilnya,” pungkas ninik mamak.
*(Bobi)
