oleh

Ketua Panwaslu Halteng Disemprot Sejumalah Kasus Yang Tak Kunjung Tuntas

 

DimensiNews.co.id HALMAHERA TENGAH – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Halmahera Tengah Sabtu, (14/4/2018) pada acara sosialisasi Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang digelar di ruang pertemuan SD Inpres Lelilef. Dalam acara sesi diskusi tersebut Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Tengah Munawar Wahid disemprot mantan Ketua Panwaslu Kecamatan Alman Abubakar terkait dengan beberapa kasus pelanggaran yang telah dilimpahkan oleh Panwascam Kecamatan Weda Tengah yang melibatkan dua orang staf desa yakni bendahara desa Woejerana saudara Idrus dan Kepala Dusun Lelilef Sawai dimana terlibat dalam kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara AGK – YA baru-baru ini,” jelasnya.

Alman mempertanyakan bagaimana sikap Panwasluh Kabupaten Halmahera Tengah soal sejumlah kasus pelanggaran yang sudah di limpahkan Panwaslu Kecamatan, sudah sejauh mana proses kasusnya.

Mantan Ketua Panwascam Weda Tengah ini sangat menyesalkan sikap Pawaslu Kabupaten Halmahera Tengah yang di nilai turut membiarkan dalam sejumlah kasus pelanggaran yang sudah kami limpahkan. Buktinya hingga kini sejumlah kasus pelanggaran tersebut tidak diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten sehingga hal ini menjadi sorotan publik bahwa kinerja Panwaslu Halteng dinilai tak profesional sekaligus dipertanyakan,” jelasnya.

Selain tak profesional, Panwaslu Halteng juga lamban dalam menindaklanjuti sejumlah pelanggaran pada acara kampanye,” kesalnya.

Padahal kata Alman Abubakar, Kepala Dusun Lelilef Sawai saudara Mores dan Bendahara Desa Woejerana saudara Idrus terbukti terlibat kedalam pelanggaran kampanye paslon AGK – YA. Namun sampai saat ini Panwaslu Halteng tak menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga Ketua Panwaslu Halteng Munawar Wahid yang juga mantan Wartawan Surat Kabar Harian Teropong Timur ini menanggapi beberapa kasus pelanggaran tersebut. Menurutnya pihak Panwaslu Kabupaten tak memiliki kewenangan memproses langsung laporan yang dialihkan Panwaslu Kecamatan. Yang memiliki kewenangan kata dia adalah pihak diatasnya yakni Bawaslu Proginsi Maluku Utara. Namun melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Hukum akan mempertanyakan sudah sejauh mana sejumlah kasus pelanggaran itu ke Bawaslu Proginsi Maluku Utara,” akunya.

 

 

Laporan Reporter : Ode

Editor.                     : Red DN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

News Feed