DimensiNews.co.id, JAWA TENGAH- Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang memiliki mobil di Klaten, Jawa Tengah, menerima bantuan sosial tunai (BST) terdampak pandemi virus corona.
Hal tersebut mengejutkan sejumlah kepala desa (Kades) di Klaten, salah satunya Kepala Desa Burikan, Kecamatan Cawas, Surata. Ia mengaku sebagian data penerima BST tak sesuai dengan usulan dari desa.
“Sebelumnya kami dimohon membuat ajuan. Kami membuat ajuan 250 keluarga. Namun, tak berapa lama usulan kami sampaikan, ternyata sudah ada yang menerima transfer,” kata Surata, Minggu (10/5/2020).
Data penerima bansos itu didapatkan dari pemerintah pusat yang sudah cair pekan lalu. Surata mengatakan, penerima BST yang melalui transfer bank di wilayahnya ada 22 keluarga. Sementara, penerima BST via Kantor Pos ada 45 keluarga.
Dana penerima BST yang melalui transfer bank sudah cair senilai Rp 600 ribu per keluarga ke rekening masing-masing. Sementara penerima BST via kantor Pos belum memasuki proses pencairan. Dana ini nantinya akan diberikan 3 kali selama 3 bulan.
Surata menyebut beberapa keluarga penerima bansos corona yang melalui transfer bank di Klaten masuk dalam kategori mampu, bahkan ada yang berstatus ASN.
“Ada yang punya dua mobil yakni Toyota Innova dan Grandmax dapat (BST). Ada yang ASN sekitar tiga sampai empat orang juga dapat,” tuturnya.
Selain itu, ada dobel penerima bansos corona yakni dalam satu keluarga mendapatkan bansos corona via transfer bank dan pencairan melalui kantor Pos.
Terkait permasalahan tersebut, Surata mengatakan pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Namun, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat Burikan sudah menggelar Pramusdes menyikapi kondisi tersebut.
Berdasarkan hasil musyawarah, bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari dana desa akan diberikan kepada warga terdampak pamdemi Covid-19 yang tidak mendapatkan BST dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Klaten, M. Nasir, mengatakan jika terjadi perbedaan kondisi penerima bansos corona terutama akibat pandemi Covid-19, data bisa dievaluasi dan diusulkan penggantian.
“Agar tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat, yang tidak masuk penerima BST diakomodir melalui program BLT dana desa. Bahkan jika terbukti penerima BST itu dipandang mampu atau sudah sejahtera, maka dana sudah masuk rekening penerima dan sasaran tidak pas atau tidak layak mendapatkan. Data tersebut diinventarisasi dan dilaporkan ke Kemensos untuk tidak direalisasikan pada pencairan bulan berikutnya,” tegas Nasir. (red)
