DimensiNews.co.id, JAKARTA- Mantan Direktur Yayasan LBH Indonesia yang juga merupakan wartawan senior, Agustinus Edy Kristianto, membagikan pengalamannya ketika mencoba mendaftarkan diri dalam program Kartu Pra Kerja.
Ia menceritakan pengalaman tersebut melalui Facebook resmi miliknya ‘Agustinus Edy Kristianto’ pada Rabu (29/3/2020). Selain itu, ia juga menyertakan foto-foto bukti mengikuti program Kartu Prakerja beserta transaksinya.
Hasil keisengannya itu cukup mengejutkan karena pendaftaran dirinya berhasil diterima untuk mengikuti program Kartu Prakerja yang sasarannya untuk masyarakat yang menjadi korban PHK ataupun yang belum mendapat pekerjaan.
“Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham),” tulis Agustinus.
Sebelumnya, Agustinus mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020 lalu.
Kemudian, ia dinyatakan lulus pelatihan pada 29 April 2020 dan mendapat sertifikat berjudul “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang bertanda tangan Adamas Belva Syah Devara, CEO Skill Academy Ruangguru.
Sebagai seorang wartawan senior, Agustinus mempertanyakan kompetensi Belva yang menandatangani sertifikat jurnalis tersebut.
“Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y),” kata Agustinus dalam keterangannya.
Naluri penasarannya sebagai seorang jurnalis membuatnya mencari tahu bagaimana jual-beli kelas online dalam Kartu Prakerja itu berlangsung.
Agustinus kemudian membeli paket kelas online “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” seharga Rp 220 ribu.
Paket kelas online tersebut berisi materi berupa 11 video dari Skill Academy. Namun, ia memilih tak memutar satu pun dari video-video itu.
Ia langsung lahap 13 soal ujian dalam waktu 5 menit dan langsung melampaui passing grade 55.
Keisengannya muncul ketika mengisi rating penilaian dan review. Dalam kolom review, ia menuliskan “Salam 5,6 triliun”.
Berikut tulisan lengkap Agustinus mengungkap kejanggalan program Kartu Prakerja:
Selesai sudah.
Saya memulai dengan mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.
Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat pelatihan online: “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal”.
Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara—orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya.
Sebuah sertifikat kompetensi yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).
Saya buktikan terjadinya TRANSAKSI JUAL-BELI kelas online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh UANG NEGARA Rp 5,6 triliun.
Saya buktikan transaksi Rp 220 ribu untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.
Saya buktikan sertifikat bisa keluar tanpa saya selesaikan satu video pun (dari 11 video dalam kelas online itu).
Saya buktikan dalam 5 menit saya selesaikan 13 soal ujian (exam), sepengetahuan saya saja, melampaui passing grade 55.
MNSaya buktikan dengan mengisi rating dan review, sembari saya sisipkan “Salam 5,6 Triliun” di kolom.
Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp 780 ribu dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif, yang saya sambungkan ke rekening OVO.
Saya buktikan duit negara berkurang Rp 220 ribu di saldo Kartu Prakerja saya dan masuk rekening Skill Academy.
Melalui notifikasi email, saya masih ditawari lagi promosi:
“Ayo beli kelas lainnya di Skill Academy dan dapatkan bonus Rp100.000 + gratis langganan Ruangguru!”
Rp 5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini.
Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham).
Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini.
Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online/video pelatihan Rp 5,6 triliun ini.
Jika ingin semibansos, prioritaskan Rp 600 ribu per bulan secara langsung kepada peserta. Tambahkan Rp 150 ribu insentif pengisian survei itu kepada peserta. Langsung. Tanpa syarat apa pun.
Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta. Itu hanya menguntungkan platform digital yang membutuhkan rating dan review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan akan digelembungkan.
Salurkan Rp750 ribu/bulan selama 4 bulan itu lewat BNI, OVO, Gopay, LinkAja silakan. Yang penting sampai dengan utuh kepada peserta untuk membantu mereka bertahan hidup.
Lupakan gimmick sertifikat digital itu. Tidak ada gunanya sama sekali.
Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk menghentikan TRANSAKSI JUAL-BELI video berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu?
Sudah semuanya, Pak Presiden.
Ini sudah melampaui batas kewarasan.
Salam 5,6 Triliun.
(red)
