by

Pembangunan Fly Over Oleh Pihak Pengembang Di Duga Tabrak Aturan

Abdul hamin jauzie ketua LBH Keadilan

DimensiNews.co.id, TANGSEL  -Pembangunan fly over yang dilakukan PT Jaya Real Property diduga kuat melanggar sejumlah ketentuan Tidak ada konstruski hukum apapun yang bisa digunakan pengembang dan juga Pemkot Tangerang Selatan untuk membangun fly over yang hanya untuk mengakomodir kepentingan korporasi.

“Jika kita merujuk pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka apa yang dilakukan pengembang tidak bisa termasuk dalam kategori pemanfaatan”kata Abdul Hamin Jauzie Ketua LBH Keadilan di Tangsel selasa (21/2/2018)

Hal ini mengingat “pemanfaatan” mensyaratkan barang milik daerah yang dimanfaatkan itu merupakan barang yang tidak dipakai.Jalan yang kemudian diatasnya dibanguun fly over itu jelas, jalan umum yang masih terpakai.ujarnya

Abdul Hamim jauzie ketua LBH Keadilan mengatakan “Nah, menurut Pasal 80 Permendagri, bentuk pemanfaatan barang milik daerahitu terdiri dari sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Pembangunan fly over itu tidak bisa masuk ke salah satu itu,”jelasnya kepada media.

“Jika konstruksinya sewa, maka sewa mensyaratkan bahwa barang yang disewa itu belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.ini jelas diatur dalam Pasal 112 Permendagri”tambahnya.

“Jika konstruksinya pinjam pakai, juga demikian,Mensyaratkan bahwa barang yang disewa itu belum/tidak dilakukan penggunaan,Dan yang perlu di ingat, menurut Pasal 153 Permendagri, hanya bisa dilakukan antar G to G, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Swasta jelas tidak dimungkinkan melakukan pinjam pakai barang milik daerah,”tuturnya Bang hamin.

Kemudian,Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) juga tidak bisa menjadi pijakan hukum pembangunan fly over tersebut, Karena yang dilakukan adalah bukan pemanfaatan, tetapi mengalihfungsian.

“Selain itu KSP  juga mensyaratkan adanya serah terima hasil yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Permendagri.

 Jika pembangunan fly over itu dikonstruksikan dengan “Bangun Guna Serah (BGS) maka juga tidak relevan. Karena BSG merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,ujarnya

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu bangunan dan sarananya tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Atau seteleh mendirikan bangunan dan fasilitasnya kemudian diserahkan ke Pemerintah Daearh dan kemudian didayagunakan oleh pihak lain.

Namun,praktik yang terjadi di Pondok Aren itu, mengambil tanah yang merupakan jalan umum dan kemudian di atasnya dibuatlah fly over, dan jalan umumnya tidak lagi berfungsi,Jika dianggap BGS, lalu apa yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah? Jalan umum dan fly over-nya?

Terakhir, pemanfaatan barang milik daerah adalah Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Mekanisme ini juga tidak bisa digunakan dalam pembangunan fly over di Pondok Aren itu.

Pasal 249 Permendagri mensyaratkan KSPI dilakukan dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. fly over di Pondok Aren semata-mata kepentingan korporasi!

“Dengan demikian, LBH Keadilan berpendapat pembangunan Fly over di Jl H Biru RT. 004/ 004 Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren oleh PT. Jaya Real Property tidak memiliki dasar hukum apapun. Itu kegiatan illegal yang diduga dibiarkan atau justeru sebaliknya, didukung oleh pejabat publik di Tangerang Selatan.

Kami meminta, agar pengembang dan Pemkot Tangerang Selatan memberikan penjelasan kepada publik,Untuk diketahui, pembangunan fly over bagi LBH Keadilan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Permendagri,”tutupnya dengan tegas.

Laporan Reporter : zoel
Editor.                    Red DN

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed